Berita Pidie

APBK 2024 sudah 5 Bulan Disahkan, Lelang Proyek Belum Ada, Kinerja Pemkab Pidie Dinilai Lemah

Ketua DPRK Pidie, Mahfuddin Ismail MAP, mengatakan, Pemkab Pidie hingga rentang waktu lima bulan pengesahan APBK 2024

Penulis: Muhammad Nazar | Editor: Nur Nihayati
SERAMBINEWS.COM/ MUHAMMAD NAZAR
Kantor Bupati Pidie. 

 

Laporan Muhammad Nazar I Pidie

SERAMBINEWS.COM, SIGLI- Ketua DPRK Pidie, Mahfuddin Ismail MAP, mengatakan, Pemkab Pidie hingga rentang waktu lima bulan pengesahan APBK 2024, ternyata belum nampak terhadap realisasi lelang proyek.

Kecuali, kegiatan rutin membayar gaji ASN dan operasional untuk satuan kerja perangkat kabupaten atau SKPK.

" Saya nilai sangat aneh terhadap kinerja Pemkab tahun ini. Kinerja Pemkab paling kacau," kata Ketua DPRK Pidie, Mahfuddin Ismail, kepada Serambinews.com, Selasa (30/4/2024).

Menurutnya, program-program yang menyangkut dengan hajat masyarakat, saat ini masih off atau masih jalan di tempat. 

Salah satu bukti nyata, kata Mahfud, hingga tanggal 30 0April 2024, ternyata baru tiga paket proyek dibuka.

" Itu pun masih paket perencanaan. Sementara proyek lelang di Pidie di perkirakan seratusan masih belum ditender," jelas politikus Partai Aceh.

Menurutnya, saat ini APBK Pidie telah  empat bulan berjalan, terhitung Januari hingga April 2024. 

" Kalau kita hitung mulai ketuk palu pengesahan APBK 2024, yang dilakukan pada akhir November 2023.  Artinya sudah lima bulan APBK Pidie diam di tempat," jelasnya.

Makanya, kata Mahfud, kinerja Pemkab Pidie di bawah kendali Pj Bupati Pidie Wahyudi Adisiswanto, sangat kacau balau.

" Saya sangat heran karena sudah seringkali kami sampaikan kepada kepala dan pejabat Pemkab pidie, terutama sewaktu paripurna penetapan APBK di akhir November 2023.

Selain itu,  disampaikan dalam forum rapat lainnya, saya tegaskan bahwa wajib mempercepat pelaksanaan APBK Pidie setiap tahunnya, agar cukup waktu," kata Mahfud.

Tak hanya itu, sebutnya, tentunya kuwalitas proyek, dan masyarakat bisa segera menikmati kue pembangunan di Pidie.

" Ironisnya, sampai detik ini pun Pemkab pidie masih sangat pasif dan kinerjanya sangatlah lemah. Kinerja lemah berulang-ulang terjadi setiap tahunnya," ujarnya.

Kata Mahfud, tahun 2023 juga sangat terlambat, sehingga program infrastruktur yang plafon anggaran besar berburu pekerjaan di akhir tahun.

 “ Sabe meulet - let lagei takuet pade lam rudok nah (selalu kejar mengejar seperti mengumpulkan gabah yang dijemur saat petir menyambar)," sebutnya.

Dikatakan, sebagai contoh jembatan Jumphoi Adan, Kecamatan Mutiara Timur selesai pekerjaan pada akhir tahun, yakni Desember 2023. 

Karena selalu dilakukan tennder terlambat. 

" Kita mempertanyakan kapan mau dibuka tender proyek program prioritas masyarakat tersebut.

Kami sangat menyesalkan keterlambatan proses lelang di Pemkab Pidie yang saban tahun terjadi. Anehnya tahun 2024, malah semakin parah," tegasnya. 

Ia menambahkan, keterlambatan tersebut sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat di daerah kerupuk Mulieng. Sebab putaran ekonomi masyarakat pidie sangat bergantung pada APBK Pidie

Artinya keterlambatan ini sangat berpengaruh dan sangat berdampak negatif kepada masyarakat.

" Untuk itu kami meminta dengan tegas kepada Pak Pj Bupati Pidiie untuk segera mempercepat proses lelang APBK Pidie 2024," pungkasnya. (*)

 

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved