Mahasiswa USK Minta Pemerintah Perkuat Pendidikan Politik bagi Masyarakat Sebelum Pilkada

Laporan Jafaruddin I Aceh Utara

SERAMBINEWS.COM,LHOKSUKON – Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh meminta pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota untuk memperkuat pendidikan politik sebelum dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Aceh pada November mendatang.

“Mengapa masyarakat perlu mendapatkan edukasi tentang politik uang? Karena masyarakat khususnya di pedesaan dinilai cukup rentan dalam persoalan politik uang,” ujar Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh Hazdi Syah Putra, dalam siaran pers kepada Serambinews.com, Jumat (7/6/2024).

Disebutkan banyaknya masyarakat desa yang belum sejahtera dalam perekonomiannya ditambah kurangnya edukasi bahayanya politik uang, membuat masyarakat menerima saja apa yang diberikan calon tanpa mengetahui efek yang ditimbulkan apabila mereka salah dalam memilih pemimpin.

Baca juga: Tingkatkan Pengamanan Pilkada 2024, Pemkab Aceh Barat dan Kodim 0105 Tanda Tangani NPHD

“Kita tidak memikirkan dampak buruk dari tindakan kita yang asal memilih pemimpin karena uang,” katanya.

Apalagi jika pemimpin tersebut tidak kompeten sebagai pemimpin dan hanya mengejar jabatan tanpa memikirkan masyarakat, hal tersebut tentu saja berdampak kepada kehidupan masyarakat nantinya.

Karena itu, Hazdi berharap kepada KIP kabupaten/kota di Aceh agar dapat memberikan masukan atau alternatif kepada Masyarakat.

Misalnya sosialisasi tentang bahayanya menerima uang money politik dan agar dapat mempengaruhi Masyarakat memilih pemimpin yang bersih dari politik uang.

Menurut Hazdi juga jika politik uang ini terus menerus terjadi, kapan pemimpin membangun dan memikirkan masyarakat.

“Bagaimana kita sebagai masyarakat bisa melangkah maju dan menciptakan pilkada yang bersih dari pengaruh money politik?” tanya Hazdi asal Aceh Tengah.

Menurutnya, regulasi yang ketat dan penegakan hukum yang tegas perlu diperkuat, selanjutnya, pendidikan politik bagi Masyarakat menjadi pondasi penting.

Memahamkan masyarakat akan kualitas pada calon, bukan melihat seberapa besar imbalan yang diberikan calon.(*)