Pemerintah Temukan Pihak Bersalah yang Bikin Pusat Data Nasional Diserang Ransomware

”Akibatnya fatal. Cara berpikir IT (teknologi informasi) sederhana seperti untuk membuat backup informasi data saja tidak ada. Apalagi, protokol pengamanan data,” ujar Arif, Minggu (30/6/2024), dikutip dari Kompas.id.

Diketahui, Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 mengalami serangan siber jenis ransomware.

Data-data di dalamnya pun terkunci dan peretas meminta tebusan sebesar Rp 8 juta dollar AS. Direktur Network dan IT Solutions Telkom Indonesia Herlan Wirjanako menyampaikan bahwa tebusan itu diminta oleh peretas kepada pemerintah jika ingin data di PDN yang terenkripsi atau terkunci kembali dibuka.

“Jadi memang di dark web itu, kami jalan ke sana, kami ikuti dan mereka minta tebusan ada 8 juta dollar AS,” ujar Herlan Wirjanako saat konferensi pers di Gedung Kominfo, Senin (24/6/2024).

Sementara itu, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian menyampaikan, PDN yang mengalami serangan siber dikelola oleh PT Telkom dan berlokasi di Surabaya.

Baca juga: Server PDN Gangguan, Imigrasi Tetap Layani Perlintasan dan Permohonan Paspor

Pemerintah Targetkan Layanan Publik Kembali Normal Bulan Ini Setelah PDN Diserang

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menargetkan layanan publik kembali normal pada bulan ini usai Pusat Data Nasional (PDN) diserang ransomware.

“Dari hasil rakor, dapat saya simpulkan bahwa untuk layanan menggunakan PDNS (Pusat Data Nasional Sementara) 2 itu bisa melaksanakan pelayanan secara aktif bulan Juli 2024,” kata Hadi di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (1/7/2024).

Hadi menjelaskan, data-data akan dicadangkan ke dalam hot site atau situs panas yang ada di Batam, Kepulauan Riau.

Ia menyebutkan, cold site atau situs dingin di Batam akan ditingkatkan menjadi hot site untuk melakukan back up data.

“Khusus untuk pelayanan-pelayanan yang bersifat strategis,” ujar Hadi.

Mantan panglima TNI ini mengatakan, sejumlah layanan publik terhambat akibat serangan siber PDN, misalnya layanan Imigrasi.

Ia berharap, langkah yang diambil pemerintah itu bakal mengembalikan pelayanan publik seperti semula.

“Maka ke depan, bulan Juli ini sudah bisa kita tingkatkan kemampuannya (menjadi hot site), bisa melayani secara cepat apabila terjadi gangguan di PDNS seperti yang terjadi sebelumnya,” kata Hadi.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi turut hadir tetapi ia tidak mau banyak bicara.