Audiensi Dengan Kepala BKKBN, Para Keuchik Curhat Soal Dana Stunting

SERAMBINEWS.COM,JAKARTA – Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dokter Hasto, menerima audiensi dari Pemerintah Desa atau Gampong Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara, Jum’at (12/7/2024), di Ruang Serbaguna Kantor BKKBN, Jakarta.

Kedatangan para kepala desa atau di Aceh biasa disebut ‘Keuchik’ tersebut untuk memohon arahan Kepala BKKBN terkait percepatan penurunan stunting di daerahnya. Para Keuchik tersebut merupakan anggota Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI).

Sekjen APDESI, Muksalmina, mengatakan bahwa tujuan kunjungan rombongannya untuk menindaklanjuti kerjasama atau MoU antara BKKBN dan APDESI yang ditandatangani tahun lalu, tentang percepatan penurunan stunting.

Baca juga: BKKBN Aceh dan Babinsa Kodim 0104/ Aceh Timur Raih Penghargaan Tingkat Nasional

“Yang kedua, kami di level desa atau gampong di Aceh, selama ini sudah berupaya semaksimal mungkin melakukan penanganan stunting mulai dari proses perencanaan, anggaran, dan eksekusi,” ujar Muksalmina.

Menurutnya, sampai hari ini hal tersebut belum sepenuhnya berjalan sebagaimana yang diharapkan. Namun di sisi lain Muksalmina yakin bahwa di tingkat nasional tidak semuanya mendapatkan informasi terkait kendala yang dihadapi pemerintah desa di dalam mengimplementasikan Upaya penanganan stunting.

“Karena pengambilan kebijakan ada di tangkat nasional, kami berharap ke depan terdapat penyesuaian-penyesuaian sehingga upaya kita bersama ini akan tercapai,” kata Muksalmina.

Dirinya sempat bercerita bahwa tahun lalu sempat viral di Aceh Utara terkait stunting dan posyandu. "Pada kunjungan salah satu kecamatan tahun lalu sempat dipertanyakan juga mengapa anggaran untuk stunting terkesan sangat terbatas. Tetapi semua sudah terjawab sehingga apa yang terpublish di TikTok nyatanya tidak seperti itu,” ungkap Muksalmina.

Mewakili APDESI Kecamatan Syamtalira Bayu, Aceh Utara, Basir mengatakan kecamatannya akan menganggarkan Dana Desa untuk program percepatan penurunan stunting. “Namun dalam hal ini kita masih banyak kendala atau rintangan untuk mewujudkan hal tersebut, terutama keterbatasan dana. Sumber daya masyarakat kami sendiri perlu perluasan pengetahuan mengenai stunting,” ujar kepala desa itu

“Pagu Dana Desa kami berkisar dari 500 juta sampai 900 juta rupiah. Disamping itu kita harus mempersiapkan untuk Pemberian Makanan Tambahan (PMT), posyandu, serta tanggung jawab untuk membangun desa (secara fisik). Untuk itulah perlu masalah dana ini dievaluasi kembali untuk tercapainya penurunan stunting,” tambah Basir.

Salah satu kepala desa bernama Tengku Nur juga ikut curhat dan berharap ke depan terdapat sebuah dana sosial dari pusat untuk penanganan stunting menyesuaikan dengan data sasaran (penduduk) yang dimiliki pemerintah setempat.

Keuchik lain, Iskandar mengatakan bahwa dirinya sudah bekerja sesuai dengan instruksi dari Dinas Kesehatan untuk mencegah stunting. “Di antaranya memberikan asupan protein, imunisasi rutin, pengukuran tumbuh kembang anak setiap bulan. Masalah air bersih sudah kami sediakan, selanjutnya memakai jamban yang sehat. Namun masih terjadi stunting di desa kami. Kami terkendala mengenai dana di desa kami,” ujarnya.

Baca juga: Target Penurunan Stunting, Pemkab Aceh Jaya Rembuk dengan BKKBN Aceh

Ia juga berharap terdapat suatu program pelatihan bagi kader, “Kami juga berharap ada alokasi dana dalam menunjang pengetahuan kader di desa, karena yang terlibat langsung dengan ibu hamil dan anak-anak. Kami sebagai kepala desa menerima laporan bahwa kader, apa yang kurang di situ kami tambah, tapi yang tidak bisa dari segi dana saja. Ada kader posyandu, kader remaja, dan kader lansia,” katanya.

Didampingi Penyuluh KB Ahli Utama BKKBN, Ir. Dwi Listyawardhani, yang merupakan Pembina Wilayah Aceh, dokter Hasto menyambut baik kedatangan para kepala desa tersebut.

Ia mengatakan bahwa ini adalah kali pertama mendapat kunjungan dari pemerintah setingkat desa semenjak ia menjabat Kepala BKKBN. "Merupakan kehormatan yang luar biasa bagi saya, dikunjungi oleh para Keuchik,” ujar dokter Hasto.

Dokkter Hasto pun memaparkan bahwa kondisi di Aceh saat ini sedang mengalami bonus demografi, namun di tahun 2045 bakalan kebanjiran lansia “Untuk itulah harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk kemudian kita bisa menjadi sejahtera. Khusus Aceh Utara itu keren, karena sampai tahun 2035 jumlah yang bekerja masih banyak, yang makan (ditanggung) sedikit. InsyaAllah Aceh Utara akan tumbuh ekonominya,” ujarnya.

Dokter Hasto mengatakan di Aceh Utara terdapat 2.556 kader. "Tiap bulan kita kasih uang saku 200 ribu rupiah. Di Kecamatan Syamtalira Bayu terdapat 114 kader yang terdiri dari PKK, ada bidannya juga,” katanya.

Ia juga berpesan kepada para Keuchik untuk memperhatikan sumber air minum yang tidak layak harus diatasi. Juga dengan jamban yang kurang standar, dibmana masih banyak terjadi di Aceh Utara. “Kami punya data 'by name by address'. Nanti dapat diminta data ini untuk percepatan penurunan stunting."

Pada 2023, jumlah pernikahan di Aceh Utara 4.219 pasangan. Namun yang memeriksakan kesehatan sebelum menikah hanya 1.442. Hasilnya 23 persen mengalami Kekurangan Energi Kronis (KEK) dan 21 persen mengalami anemia. "Artinya, kalau terlalu kurus berpotensi melahirkan anak stunting,” ujar dokter Hasto.

Baca juga: Gerak Cepat Sinergisitas Program Stunting, Kaper BKKBN Aceh Temui Pangdam Iskandar Muda

Selain itu, ia juga mengampanyekan pencegahan usia kawin yang terlalu muda, yang juga bisa memicu munculnya kasus stunting baru.

Menanggapi persoalan anggaran yang dikemukakan oleh para Keuchik, dokter Hasto mengatakan bahwa memang tidak terdapat anggaran DAK Fisik untuk Kabupaten Aceh Utara. “Karena tidak semua kabupaten mendapat anggaran untuk membangun fisik. Ini pertimbangan dari BAPPENAS. Kalau besok mau minta juga kita usulkan. Anggaran fisik biasanya untuk membeli sepeda motor, membangun Balai Penyuluh, yang ada hubungannya dengan BKKBN,” paparnya.

“Anggaran DAK Non Fisik inilah yang digunakan untuk membiayai kader, di desa sehingga tidak mengganggu Dana Desa. Di Aceh Utara, DAK Non Fisik ada 14 milyar rupiah, sampai hari ini baru diserap sekitar 6 milyar. Waktunya tinggal lima bulan tapi sisanya masih cukup banyak,” jelas dokter Hasto.

Sebelumnya, dana tersebut dikelola Perwakilan BKKBN Provinsi. Namun sejak dokter Hasto menjabat, dana tersebut dialihkan ke kabupaten. “Yang terakhir Kemenkes memberi uang untuk beli makanan, ditransfer ke puskesmas yang ada di Aceh Utara, lalu dibagi ke puskesmas-puskesmas sebanyak 6,038 milyar. Ini khusus bisa untuk pelatihan kader tingkat kabupaten/kota, 996 juta uangnya."

"Kemudian untuk PMT ibu hamil 1,3 milyar, untuk beli makan lokal balita 3,6 milyar. Di 2024 anggarannya 6,5 milyar. Ini saya kira cukup besar untuk diserap dengan baik,” ujar dokter Hasto menjelaskan.

Perihal kondisi stunting di Aceh, terdapat penurunan angka prevalensi stunting dari tahun 2022 sebesar 31,2 persen (SSGI 2022) turun pada tahun 2023 menjadi 29,4 persen (SKI 2023). Untuk Kabupaten Aceh Utara sendiri, juga mengalami penurunan dari 38,3 persen menjadi 25,2 persen di tahun 2023. Jumlah ini diharapkan dapat menurun lagi dengan target 22,61 persen di 2024 ini. (*)