Pj Gubernur Serahkan Rancangan KUA PPAS 2025 ke DPRA

“Alhamdulillah, sesuai Tata Tertib DPR Aceh, hari ini Selasa 16 Juli 2024, secara resmi kami menyampaikan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2025 dalam Sidang Paripurna DPR Aceh,” imbuh gubernur.

Laporan Subur Dani | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Penjabat Gubernur Aceh Bustami Hamzah, menyerahkan Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025 kepada Ketua DPRA Zulfadli, pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun 2024, dalam rangka Penyerahan Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025, di ruang Serbaguna DPRA, Selasa (16/7/2024) sore.

Gubernur menjelaskan, penyerahan KUA PPAS ini sesuai ketentuan Pasal 90 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa Penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD paling lambat pekan kedua Bulan Juli, untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.

“Dalam rangka memenuhi maksud ketentuan tersebut, kami pada Hari Jum’at 12 Juli 2024, secara tersurat telah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS melalui Sekretariat DPRA dengan surat kami Nomor 900.1.1/7956 tanggal 11 Juli 2024,” kata Bustami.

“Alhamdulillah, sesuai Tata Tertib DPR Aceh, hari ini Selasa 16 Juli 2024, secara resmi kami menyampaikan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2025 dalam Sidang Paripurna DPR Aceh,” imbuh gubernur.

Gubernur mengungkapkan, Rancangan KUA dan Rancangan PPAS yang disampaikan ini memuat gambaran kondisi ekonomi makro.

Termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah, asumsi dasar penyusunan APBA Tahun Anggaran 2025, termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah serta kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah.

Bustami menjelaskan, rancangan KUA dan rancangan PPAS Tahun Anggaran 2025, disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2025.

Gubernur menambahkan, RKPA Tahun 2025 disusun melalui beberapa pendekatan perencanaan, baik secara teknokratis, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas, melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Aceh.

Baca juga: Banggar Dewan Desak Tim TAPK Simeulue Serahkan KUA PPAS Perubahan 2023

“Dalam rangka mendukung terwujudnya sasaran pembangunan Aceh tahun 2025, maka dirumuskan enam Program Prioritas Pembangunan Aceh dalam RKPA dan dalam Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025,” ungkap Gubernur.

Enam Program Prioritas Pembangunan Aceh yang disampaikan oleh Gubernur yaitu, memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya Aceh, meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga perdamaian.

Memantapkan kemandirian pangan, energi, air, serta memperkuat ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru.

Selanjutnya, melanjutkan pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, strategis dan tangguh bencana, meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi dan UKM untuk mendukung pusat pusat pertumbuhan ekonomi.

Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, riset, inovasi, pengarusutamaan gender, disabilitas, inklusi sosial dan penguatan peran pemuda.