GeRAK Sebut Sudah Saatnya Bacagub Aceh Bangun Narasi Pembangunan

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Koordinator Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh, Askhalani mengatakan sudah saatnya para kandidat gubernur Aceh membangun narasi pembangunan kepada pemilih masing-masing dan masyarakat.

Selain itu, para kandidat juga sedapat mungkin menekan eskalasi konflik dengan mengajak pendukung masing-masing untuk tidak saling menyerang di media sosial dan membangun narasi sesat pikir, hoaks dan merendahkan martabat calon.

“Karena dampak dari itu akan menimbulkan gejala konflik sosial berkepanjangan dan sama sekali tidak menguntungkan bagi keberlanjutan pembangunan Aceh masa depan,” kata Askhalani saat dihubungi Serambi, Selasa (3/9/2024).

Aktivis antikorupsi ini juga meminta KIP Aceh harus mulai melakukan upaya-upaya terstruktur untuk mendorong jalannya Pilkada Aceh yang damai dan terbebas dari belenggu konflik yang merugikan daerah.

“Yaitu dengan mengajak para pemilih dan peserta calon kandidat kepala daerah untuk mendorong gagasan bersama yaitu menciptakan kondisi kondusif atas proses jalannya seluruh tahapan Pilkada Aceh,” ucap dia.

Begitu juga dengan pihak kepolisian bersama dengan instansi lain untuk dapat memproteksi gejala-gejala sosial konflik yang akan muncul dan timbul selama proses tahapan pilkada.

“Pengranatan rumah Bustami tidak terlepas dari eskalasi konflik pilkada, dan karena itu kepolisian daerah Aceh bersama unit-unit khusus (intelijen) dapat berperan aktif untuk menekan dampak eskalasi konflik,” terang Askhalani.

Askhalani menambahkan bahwa peran ini sangat penting dilakukan sehingga bisa menciptakan kondisi damai dan terbebas dari konflik terutama selama proses pelaksanaan pilkada. Dengan demikian, dapat memberikan rasa nyaman dan aman kepada masyarakat.

“Polisi juga perlu menindak dengan tegas, pihak-pihak yang diduga menjadi dalang dan menjadi tokoh ‘provokatif’ utama yang dapat menimbulkan konflik sosial selama pilkada. Proteksi dan pencegahan ini sangat dibutuhkan terutama narasi-narasi bernada provokatif yang berseliweran di platform media sosial dan jika ini tidak dicegah dari awal maka ini dapat menghambat ruang ekspresi demokrasi dalam mewujudkan pilkada damai di Aceh,” demikian Askhalani.(*)