VIDEO Mesir Murka, Bantah Pernyataan Netanyahu bahwa Koridor Philadelphia Jadi Jalur Senjata Hamas

SERAMBINEWS.COM - Mesir menyiratkan kemarahannya dan secara tegas membantah pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang mengatakan untuk membenarkan pendudukan pasukan Israel berada di Koridor Philadelphia, Senin (2/9/2024).

Pemerintah Mesir telah menandatangani perjanjian dengan rezim Israel, yang berupaya mengelola urusan Koridor Philadelphia, sebuah wilayah di sisi Palestina dari perbatasan Palestina-Mesir di Jalur Gaza selatan.

Pada  Mei tahun ini, pasukan pendudukan Israel melancarkan invasi darat mereka ke Rafah dan memfokuskan upaya mereka untuk menduduki Koridor Philadelphia, termasuk perlintasan perbatasan Rafah.

Dalam pidato media hari Senin, Netanyahu menyebutkan Mesir dalam beberapa kesempatan untuk "mengalihkan opini publik Israel, menghalangi tercapainya kesepakatan gencatan senjata, dan menghalangi upaya mediasi Mesir, Qatar, dan Amerika," demikian bunyi pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Mesir.

Netanyahu mengkritik Mesir dalam pidatonya dan mengklaim kalau Mesir gagal mengamankan perbatasannya dengan Jalur Gaza, yang membuat milisi Perlawanan Palestina semakin berani.

Pada konferensi pers itu, Netanyahu juga menyoroti pentingnya secara strategis untuk mempertahankan kendali Israel atas Koridor Philadelphia, sebidang tanah sempit di sepanjang perbatasan Gaza-Mesir.

Netanyahu menggambarkan Koridor Philadelphia sebagai "jalur hidup Hamas untuk senjata."

Ia mengakui adanya perbedaan pendapat internal dalam pemerintahannya mengenai keberadaan militer yang berkelanjutan di koridor ini tetapi bersikeras bahwa hal itu penting bagi keamanan Israel.

Sperti diketahui, setelah rezim Israel memutuskan untuk menarik diri secara sepihak dari Jalur Gaza pada tahun 2005, otoritas Palestina mengambil alih kendali yang sah atas Koridor Philadelphia dan perlintasan perbatasan Rafah.

Pernyataan Mesir tersebut menyatakan bahwa pemerintah Israel bertanggung jawab atas "konsekuensi dari pernyataan yang memperburuk situasi, yang bertujuan untuk membenarkan kebijakan yang agresif dan menghasut, dan menyebabkan eskalasi lebih lanjut di kawasan tersebut."(*)

VO: Dara Nazila
EV: Muhammad Aziz