Realisasi Proyek Rehab Bendung Krueng Pase Lamban, Kementerian PUPR RI Diminta Evaluasi Dirjen SDA

Pasalnya, realisasi proyek yang berada perbatasan Desa Leubok Tuwe Kecamatan Meurah Mulia dengan Desa Maddi Kecamatan Nibong, hingga kini masih lamban.

Laporan Jafaruddin I Aceh Utara

SERAMBINEWS.COM,LHOKSUKON – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI diminta mengevaluasi kinerja Dirjen Sumber Daya Air (SDA) dalam menangani Proyek rehab Bendung Daerah Irigasi (DI) Krueng Pase yang berada Aceh Utara.

Pasalnya, realisasi proyek yang berada perbatasan Desa Leubok Tuwe Kecamatan Meurah Mulia dengan Desa Maddi Kecamatan Nibong, hingga kini masih lamban.

Sementara petani dari dari delapan di Aceh Utara dan satu kecamatan di Lhokseumawe, terus merugi karena sudah empat tahun (sejak tahun 2020) tidak bisa menggarap sawahnya.

“Kami meminta Menteri PUPR, Bapak Basuki Hadimuljono, untuk segera mengevaluasi kinerja Dirjen SDA,” ujar Advokat sekaligus Mediator Pusat Mediasi Nasional (PMN), Dr Bukhari, MH CM, dalam siaran pers yang diterima Serambinews.com, Sabtu (7/9/2024).

Karena sudah jelas proyek ini sangat krusial bagi petani Aceh Utara, namun apa yang diperlihatkan kepada petani ?

“Hampir tidak ada kemajuan. Ini mencerminkan bahwa Dirjen SDA tidak mampu mengendalikan dan mengawasi jajaran di bawahnya,” tegas Dr Bukhari.

Proyek rehab Bendungan Krueng Pasee yang digadang-gadang akan memulihkan sistem irigasi untuk ribuan hektare lahan pertanian di Aceh Utara hingga saat ini tidak menunjukkan progres signifikan.

“Kontrak proyek yang dikerjakan oleh PT Casanova Makmur Perkasa sudah ditandatangani sejak 26 Februari 2024 lalu. Kini, lebih dari enam bulan berlalu, namun pembangunan bendungan tersebut masih tersendat, mengakibatkan kerugian bagi para petani terus berlanjut,” ujar Dr Bukhari.

Baca juga: Kementerian PUPR RI Diminta Evaluasi Dirjen SDA, Realisasi Proyek Rehab Bendung Krueng Pase Lamban

Karena itu, ia mengkritik keras terhadap kinerja Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR.

Menurutnya, lambatnya pelaksanaan proyek ini bukan hanya mengancam ketahanan pangan lokal, tapi juga mencerminkan lemahnya pengawasan dan manajemen di tubuh pemerintah.

Ia menambahkan bahwa para petani yang menggantungkan hidup pada aliran irigasi dari Bendungan Krueng Pasee kini semakin terpuruk.

Petani tidak bisa turun ke sawah dan sebagian yang ke sawahpun dengan memanfaatkan tadah hujan, hasil pertanian menurun drastis akibat  air yang tidak stabil. 

"Ini adalah bentuk kegagalan total. Tidak hanya pada tingkat pelaksana proyek, tapi juga pada level kebijakan. Kementerian PUPR harus bertindak cepat agar kerugian ini tidak semakin membesar,” tambah Dr. Bukhari.