Kementerian PUPR RI Diminta Evaluasi Dirjen SDA, Realisasi Proyek Rehab Bendung Krueng Pase Lamban

Sementara petani dari dari delapan di Aceh Utara dan satu kecamatan di Lhokseumawe terus merugi karena sudah empat tahun

Laporan Jafaruddin I Aceh Utara

SERAMBINEWS.COM,LHOKSUKON – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI diminta mengevaluasi kinerja Dirjen Sumber Daya Air (SDA) dalam menangani Proyek rehab Bendung Daerah Irigasi (DI) Krueng Pase yang berada Aceh Utara.

Pasalnya realisasi proyek yang berada perbatasan Desa Leubok Tuwe Kecamatan Meurah Mulia dengan Desa Maddi Kecamatan Nibong, hingga kini masih lamban.

Sementara petani dari dari delapan di Aceh Utara dan satu kecamatan di Lhokseumawe terus merugi karena sudah empat tahun (sejak tahun 2020) tidak bisa menggarap sawahnya.

“Kami meminta Menteri PUPR, Bapak Basuki Hadimuljono, untuk segera mengevaluasi kinerja Dirjen SDA,” ujar Advokat sekaligus Mediator Pusat Mediasi Nasional (PMN), Dr Bukhari, MH CM, dalam siaran pers yang diterima Serambinews.com, Sabtu (7/9/2024).

Baca juga: Terjebak Isu Baca Al-Quran, Aceh Lupa Melihat Pemimpin yang Ideal

Karena sudah jelas proyek ini sangat krusial bagi petani Aceh Utara, namun apa yang diperlihatkan kepada petani ?

“Hampir tidak ada kemajuan. Ini mencerminkan bahwa Dirjen SDA tidak mampu mengendalikan dan mengawasi jajaran di bawahnya,” tegas Dr Bukhari.

Proyek rehab Bendungan Krueng Pasee yang digadang-gadang akan memulihkan sistem irigasi untuk ribuan hektar lahan pertanian di Aceh Utara hingga saat ini tidak menunjukkan progres signifikan.

“Kontrak proyek yang dikerjakan oleh PT Casanova Makmur Perkasa sudah ditandatangani sejak 26 Februari 2024 lalu. Kini, lebih dari enam bulan berlalu, namun pembangunan bendungan tersebut masih tersendat, mengakibatkan kerugian bagi para petani terus berlanjut,” ujar Dr Bukhari.

Karena itu ia mengkritik keras terhadap kinerja Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR.

Menurutnya, lambatnya pelaksanaan proyek ini bukan hanya mengancam ketahanan pangan lokal, tapi juga mencerminkan lemahnya pengawasan dan manajemen di tubuh pemerintah.

Ia menambahkan bahwa para petani yang menggantungkan hidup pada aliran irigasi dari Bendungan Krueng Pasee kini semakin terpuruk.

Petani tidak bisa turun ke sawah dan sebagian yang ke sawahpun  dengan memanfaatkan tadah hujan, hasil pertanian menurun drastis akibat  air yang tidak stabil. 

Sementara janji-janji pemerintah untuk menyelesaikan proyek ini tepat waktu seolah menguap begitu saja.