2.504 PPK dan PPS Bireuen Ikut Penguatan Kapasitas, Ini Tujuannya

Karena jumlahnya mencapai 2.504 orang maka pertemuan dilaksanakan dua hari dibagi empat sesi, sesi pertama pagi  

Laporan Yusmandin Idris I Bireuen

SERAMBINEWS.COM, BIREUEN – Sebanyak 2.504 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari 17 kecamatan serta Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari 609 desa di Bireuen selama dua hari, Sabtu dan Minggu (14-15/9/2024) mengikuti pertemuan peningkatan kapasitas dalam melaksanakan tugasnya.

Pertemuan penguatan kapasitas menyangkut pembentukan KPPS  dan Laporan Pertanggungjawaban  Keuangan Badan Adhoc, Pilkada Gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati.

Pertemuan yang berlangsung selama dua hari dibagi empat sesi dibuka Ketua KIP Bireuen, Saiful Hadi SE MM di aula lantai III Institut Agama Islam (IAI) Almuslim Aceh, Peusangan Bireuen. 

Safrizal SPd anggota KIP Bireuen mengatakan, peserta penguatan kapasitas dari unsur PPK masing-masing empat orang yaitu  ketua PPK, anggota PPK bidang SDM, sekretariat PPK dan bendahara.

Sedangkan dari unsur PPS  yaitu ketua PPS, satu orang anggota, sekretaris dan bendahara PPS.

Karena jumlahnya mencapai 2.504 orang maka pertemuan dilaksanakan dua hari dibagi empat sesi, sesi pertama pagi  Sabtu (14/9/2024) berjumlah 624 orang dan sesi kedua sebanyak 620 orang.

Hari kedua, Minggu (15/9/2024) pagi berjumlah 628 orang dan sesi kedua sebanyak 632 orang.

Ketua KIP Bireuen, Saiful Hadi SE MM saat membuka pertemuan antara lain mengatakan, penguatan kapasitas agar para PPK dan PPS pertamanya memahami mekanisme perekrutan anggota KPPS dalam waktu dekat di setiap desa.

“Satu TPS aka nada tujuh KKPS nantinya, mereka direkrut PPS bersama PPK,” ujarnya.  

Kedua menyangkut pertanggungjawaban keuangan yang dibawah tanggung jawab mereka untuk digunakan sebagaimana
mestinya.

Harapannya dengan adanya kegiatan penguatan kapasitas diharapkan PPK maupun PPS dapat menjalankan tugas dengan baik, tidak mendatangkan masalah, berjalan sesuai aturan.

Begitu juga pertanggungjawaban keuangan yang menjadi tanggung jawab mereka dapat dipertanggungjawabkan nantinya.

“Jangan sampai biaya operasional yang diterima mereka untuk berbagai kegiatan tidak bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya. (*)