Fakta 6 Juta Data Wajib Pajak Bocor Termasuk Jokowi, Data NPWP Dijual Bjorka hingga NIK Valid

Alfons mengatakan, berdasarkan data sampel yang bocor dan dibagikan Bjorka, setelah diperiksa, data itu terkoneksi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan valid.

"Apa dasarnya? Karena dia memuat data NPWP, data KPP (kantor pajak), data Kanwil DJP, ada data KLU (Klasifikasi Lapangan Usaha), kode KLU, tanggal daftar pajak, status PKP (pengusaha kena pajak), pengukuhan PKP, jenis WP (wajib pajak). Itu sudah jelas ini adalah data dari kantor pajak yang bocor," kata Alfons.

Sementara itu, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Dwi Astuti, mengatakan, pihaknya masih melakukan pendalaman terkait kebocoran data NPWP itu.

"Terkait dengan informasi kebocoran data yang beredar, saat ini tim teknis DJP sedang melakukan pendalaman," kata dia, Rabu (18/9/2024).

Respon Dirjen Pajak

 Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo masih meneliti soal kebocoran 6 juta data wajib pajak di internet.

“Aku update nanti ya, nanti kita cek dulu ya, nanti aku cek dulu ya, nanti habis ini. Makanya nanti, nanti diteliti dulu, masih di dalam ya itu,” ucap Suryo Utomo, Kamis (19/9/2024).

Suryo Utomo lebih lanjut menyampaikan akan memberikan informasi hasil evaluasi soal kebocoran 6 juta data wajib pajak di internet.

“Nanti dikabarin,” ujar Suryo.

Kata Menkeu 

Menteri Keuangan Sri Mulyani instruksikan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan jajarannya untuk melakukan evaluasi buntut kebocoran 6 juta data wajib pajak di internet.

Dari 6 juta data wajib pajak yang bocor ada data Presiden Joko Widodo.

“Saya sudah minta Pak Dirjen Pajak dan seluruh pihak di Kemenkeu untuk melakukan evaluasi terhadap persoalannya, nanti akan disampaikan penjelasannya ya oleh Pak Dirjen Pajak dan tim IT-nya,” ucap Sri Mulyani, Kamis (19/9/2024).