Fakta 6 Juta Data Wajib Pajak Bocor Termasuk Jokowi, Data NPWP Dijual Bjorka hingga NIK Valid

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Kebocoran data penduduk Indonesia kembali terjadi. 

Kali ini, giliran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebanyak 6 juta yang bocor dan dijual Bjorka di situs forum hacker.

Bahkan dari 6 juta data NPWP itu, terdapat milik orang nomor satu di Indonesia yaitu Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Selain Jokowi, data NPWP para menteri turut dibocorkan oleh Bjorka di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, hingga Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi.

Data NPWP Dijual Bjorka

Informasi mengenai kebocoran 6 juta data NPWP DJP itu disampaikan oleh pengamat keamanan siber Teguh Aprianto melalui unggahan di akun X-nya @secgron pada Rabu (18/9/2024).

Teguh mengungkapkan, Bjorka menjual data NPWP tersebut dengan harga Rp 150 juta.

"Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar 150 juta rupiah. Data yg bocor diantaranya NIK, NPWP, alamat, no hp, email dll," tulis Teguh.

"NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani & menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yg diberikan oleh pelaku."

"Field di dalam sampel: nik, npwp, nama, alamat, kelurahan, kecamatan, kabkot, provinsi, kode_klu, klu, nama_kpp, nama_kanwil, telp, fax, email, ttl, tgl_daftar, status_pkp, tgl_pengukuhan_ pkp, jenis_wp, badan_hukum."

Baca juga: NIK Jadi NPWP Resmi Berlaku Juli 2024, Ini Batas Waktu Pemadanan NIK

Data NPWP Valid dengan NIK

Terkait kebocoran data NPWP ini, pengamat keamanan siber, Alfons Tanujaya, menyebut Bjorka cerdik memanfaatkan celah keamanan pada sistem data DJP.

Selain itu, Alfons juga menilai Bjorka mampu menarik perhatian dengan mengambil data wajib pajak petinggi negara, termasuk milik presiden.

"Bjorka memang cukup pintar mengeksploitasi data yang bocor dan membocorkan data pejabat publik penting seperti presiden, menteri dan anggota dewan," kata Alfons dikutip dari Kompas.com, (19/9/2024).

Meski begitu, menurut Alfons, data yang bocor itu memang dicuri oleh Bjorka atau bisa saja orang lain yang menggunakan identitas Bjorka dan kemudian menjual data wajib pajak itu di forum peretas.

Alfons mengatakan, berdasarkan data sampel yang bocor dan dibagikan Bjorka, setelah diperiksa, data itu terkoneksi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan valid.

"Apa dasarnya? Karena dia memuat data NPWP, data KPP (kantor pajak), data Kanwil DJP, ada data KLU (Klasifikasi Lapangan Usaha), kode KLU, tanggal daftar pajak, status PKP (pengusaha kena pajak), pengukuhan PKP, jenis WP (wajib pajak). Itu sudah jelas ini adalah data dari kantor pajak yang bocor," kata Alfons.

Sementara itu, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Dwi Astuti, mengatakan, pihaknya masih melakukan pendalaman terkait kebocoran data NPWP itu.

"Terkait dengan informasi kebocoran data yang beredar, saat ini tim teknis DJP sedang melakukan pendalaman," kata dia, Rabu (18/9/2024).

Respon Dirjen Pajak

 Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo masih meneliti soal kebocoran 6 juta data wajib pajak di internet.

“Aku update nanti ya, nanti kita cek dulu ya, nanti aku cek dulu ya, nanti habis ini. Makanya nanti, nanti diteliti dulu, masih di dalam ya itu,” ucap Suryo Utomo, Kamis (19/9/2024).

Suryo Utomo lebih lanjut menyampaikan akan memberikan informasi hasil evaluasi soal kebocoran 6 juta data wajib pajak di internet.

“Nanti dikabarin,” ujar Suryo.

Kata Menkeu 

Menteri Keuangan Sri Mulyani instruksikan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan jajarannya untuk melakukan evaluasi buntut kebocoran 6 juta data wajib pajak di internet.

Dari 6 juta data wajib pajak yang bocor ada data Presiden Joko Widodo.

“Saya sudah minta Pak Dirjen Pajak dan seluruh pihak di Kemenkeu untuk melakukan evaluasi terhadap persoalannya, nanti akan disampaikan penjelasannya ya oleh Pak Dirjen Pajak dan tim IT-nya,” ucap Sri Mulyani, Kamis (19/9/2024).

Siapa Bjorka?

Anonymous dengan nama Bjorka pernah terlibat dalam sejumlah aksi pembocoran data dari berbagai institusi di Indonesia. 

Pada 7 Juli 2023, ia dikabarkan meretas dan membocorkan 34,9 juta data paspor milik warga Indonesia.

Tak hanya itu, pada 20 Agustus 2022, Bjorka juga dilaporkan membocorkan 26 juta riwayat pencarian pelanggan layanan internet Indihome. Ia kemudian menjual data registrasi kartu seluler dari berbagai operator di Indonesia pada 31 Agustus 2022.

Aksi Bjorka tidak berhenti di situ. Pada 6 September 2022, ia mencuri data 105 juta calon pemilih yang dikelola Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

Ia juga mengeklaim berhasil menguasai data surat-menyurat Presiden Joko Widodo yang disebut-sebut diambil dari Badan Intelijen Negara (BIN) pada bulan yang sama.

Selain itu, Bjorka mengaku telah mengambil data peserta BPJS Ketenagakerjaan pada 12 Maret 2023. 

Baca juga: Caleg Gagal di Riau Jadi Kurir Narkoba, Bawa 45 Kg Sabu dan 30.000 Pil Ekstasi, Ditangkap saat Ngopi

Baca juga: VIDEO Israel Deklarasikan Fase Baru Perang, usai Perangkat Elektronik Lebanon Meledak Secara Massal

Baca juga: VIDEO Tentara Wanita Israel Bersama Tiga Rekannya Tewas Usai Disergap Hamas