Lhokseumawe tak Gelar Tes Tulis CPNS Formasi Tahun 2024, Ini Sebabnya

Laporan Saiful Bahri l Lhokseumawe

SERAMBINEWS.COM, LHOKSEUMAWE - Pemko Lhokseumawe melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) memastikan kalau ujian tulis untuk perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi tahun 2024 tidak akan berlangsung di Lhokseumawe.

Namun begitu, peserta yang mengambil formasi di Lhokseumawe bisa memilih untuk mengikuti ujian tulis di sejumlah daerah lainnya di Aceh, bahkan bisa memilih mengikuti ujian tulis di luar Provinsi Aceh.

Kepala BKPSDM Lhokseumawe, Dr Irsyadi, Minggu (29/9/2024), menjelaskan, untuk saat ini proses seleksi administrasi sudah berakhir, ternasuk masa sanggah sudah selesai. 

Sehingga tahapan sudah memasuki proses  cetak nomor ujian untuk mengikuti ujian tulis. Sesuai jadwal, ujian tulis akan dimulai pada 16 Oktober 2024 hingga satu bulan kedepannya.

Namun dipastikan Irsyadi, bagi peserta tes CPNS tidak akan mengikuti ujian tulis di Kota Lhokseumawe.

Karena, lanjut Irsyadi, sesuai keputusan BKN, untuk ujian tulis kali ini, khusus di Provinsi Aceh, hanya akan  berlangsung di empat daerah, yakni Banda Aceh, Aceh Timur,  Aceh Barat, dan Aceh Tengah.

"Jadi saat peserta tes CPNS mendaftar dulunya, mereka sudah memilih di lokasi mana akan memgikuti ujian," jelasnya.

Tapi dipastikan Irsyadi, sejauh ini pihaknya belum selesai merekap secara rinci lokasi yang dipilih oleh peserta yang mendaftar di Lhokseumawe. 

"Mungkin ada juga yang memilih akan ikut tes di luar Aceh, dan itu dibenarkan," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, pendaftaran CPNS dimulai pada 20 Agustus 2024 pukul 00.01 WIB sampai dengan 10 September 2024 pukul 23.59 WIB.

Terkait formasi yang bakal diterima, sebanyak 142 CPNS untuk jabatan fungsional dan 110 jabatan pelaksana.

Di samping itu, Pemko Lhokseumawe pada tahun ini juga membuka peluang bagi disabilitas dan lulus cumlaude.

Untuk disabilitas diteirma 5 CPNS dan cumlaude sebanyak 2 CPNS.

Untuk formasi bagi disabilitas yakni, juru pelihara cagar budaya satu orang, operator pelayanan kesehatan dua orang, pengelola pelayanan kesehatan satu orang, dan penyusunan materi hukum satu orangm