Aceh Utara

Kemendagri Kembali Evaluasi Kinerja Pj Bupati Aceh Utara

Kinerja Mahyuzar  mendapat apresiasi dari Kemendagri. "Ada tiga hal yang sangat diapresiasi oleh para evaluator,”  ujar Mahyuzar.

Penulis: Jafaruddin | Editor: Nur Nihayati
Dok Pemkab Aceh Utara
Pj Bupati Aceh Utara Dr Mahyuzar MSi, yang sudah menjabat selama 15 bulan kembali menjalani evaluasi triwulanan pertama pada periode kedua kepemimpinannya di Aceh Utara. Dok Pemkab Aceh Utara 

Kinerja Mahyuzar  mendapat apresiasi dari Kemendagri. "Ada tiga hal yang sangat diapresiasi oleh para evaluator,”  ujar Mahyuzar.

Laporan Jafaruddin I Aceh Utara

SERAMBINEWS.COM, LHOKSUKON – Pj Bupati Aceh Utara Dr Mahyuzar MSi, yang sudah menjabat selama 15 bulan kembali menjalani evaluasi triwulanan pertama pada periode kedua kepemimpinannya di Aceh Utara.

Evaluasi kinerja Bupati Aceh Utara itu dilakukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Gedung Inspektorat Jenderal Kemendagri Lantai 8, Jakarta, pada Rabu (23/10/2024).

Dalam evaluasi tersebut, ia didampingi oleh Pj Sekretaris Daerah, para asisten, dan beberapa kepala perangkat daerah yang berkaitan dengan aspek pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Kinerja Mahyuzar  mendapat apresiasi dari Kemendagri. "Ada tiga hal yang sangat diapresiasi oleh para evaluator,”  ujar Mahyuzar.

Baca juga: Malam Nanti, Pengusaha Tenda dan Terpal Asal Aceh Gelar Maulid di Kawasan Kota Tua Jakarta

Pertama, keberhasilan Pemkab Aceh Utara dalam menurunkan angka stunting melalui program Sekolah SAMAWA (Sakinah Mawaddah Warahmah) yang bekerja sama dengan Kementerian Agama.

“Program ini memberikan edukasi kepada calon pengantin tentang pentingnya keluarga dalam upaya mengurangi stunting," kata Mahyuzar.

Kinerja Pemkab Aceh Utara juga diapresiasi dalam hal penyerapan anggaran.

Berdasarkan evaluasi dari Dirjen Keuangan Daerah, Aceh Utara mencatatkan realisasi tertinggi di Indonesia dengan pencapaian 80,42 persen.

Selain itu, Pemkab Aceh Utara berhasil mengendalikan inflasi, dengan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada September 2024 berada di angka 0,03 % , yang dianggap ideal.

Meski begitu, terdapat beberapa indikator yang perlu diperhatikan oleh Pemkab Aceh Utara ke depan, seperti penyetaraan jabatan dan penataan organisasi.

Pelantikan pejabat struktural, misalnya, harus mendapatkan persetujuan dari Mendagri.

Ia berharap evaluasi ini akan terus mendorong pembangunan Aceh Utara yang lebih bermartabat di masa depan, terutama dengan adanya pemerintahan baru di bawah Prabowo-Gibran.

“Konektivitas dalam swasembada pangan dan energi akan menjadi prioritas. Salah satu tantangan terdekat adalah menyukseskan Pilkada pada 27 November 2024 agar berjalan lancar dan aman," tutup Mahyuzar.

Halaman
12
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved