Elemen Sipil Temui Pj Wali Kota Minta Setop Parkir Berbayar di Subulussalam, Ini Alasannya

Laporan Khalidin Umar Barat I Subulussalam

SERAMBINEWS.COM, SUBULUSSALAM - Penerapan parkir berbayar di Kota Subulussalam yang berlangsung setahun terakhir mendapat penolakan dari masyarakat dan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Pasalnya, keberadaan perkir tersebut dinilai sangat membebani masyarakat di tengah ekonomi yang saat ini dalam keadaan kurang baik, hingga menghambat laju UMKM di sana.

Atas kondisi ini, sejumlah elemen sipil yang terdiri dari organisasi masyarakat (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) mendatangi Pejabat (Pj) Wali Kota Subulussalam, H Azhari, SAg, MSi.

"Kami sudah menemui Pak Wali Kota guna menyampaikan keluhan masyarakat dan pedagang UMKM terkait parkir berbayar di Kota Subulussalam," kata Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Kota Subulussalam, Edy Saputra Bako, SSos kepada Serambinews.com, Jumat (1/11/2024).

Edy mengatakan, mereka sudah menyerahkan surat tentang penolakan parkir berbayar di Kota Subulussalam. 

Surat tersebut diserahkan langsung Edi Sahputra Bako yang juga Ketua KNPI Kota Subulussalam kepada Pj Wali Kota Subulussalam, Azhari.

Penyerahan surat penolakan parkir berbayar turut didampingi pengurus KNPI, Kaya Alim Bako, Ahmad Rambe Ketua Ormas Laki, dan Hasan Gurinci, Ketua LP Tipikor. 

"Kedatangan kami menyampaikan keluhan masyarakat," kata Edi seraya mengatakan di sana hadir Kadis Perhubungan, serta Kasatpol PP dan WH Kota Subulussalam.

Edi mengaku mereka mewakili beberapa lembaga menyampaikan secara lisan dan tertulis tentang keberatan masyarakat terhadap parkir berbayar tersebut.

Hal ini mengingat lemah dan lesunya ekonomi masyarakat saat ini yang tentu saja menjadi beban yang terasa bagi masyarakat, baik pembeli maupun para pedagang UMKM. 

Kecuali itu, penolakan parkir berbayar juga lantaran para petugas parkir tidak tertib. “Seakan-akan mereka ada di mana-mana dan berpindah-pindah lokasi sesuka hati mengutip parkir, sehingga membuat keresahan bagi orang banyak,” tukasnya. 

Kepada Pj Wali Kota, Edi menegaskan, bahwa untuk peningkatan PAD yang diharapkan tidaklah terlalu berpengaruh dalam hal parkir berbayar ini.

"Karena sampai hari ini, kami telah konfirmasi ke pihak Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal ini bagian pendapatan bahwa pendapatan yang baru disetor ke kas daerah sampai hari ini, baru sekitar Rp 20 juta," terang Edi.

Angka Rp 20 juta itu, menurut Edi, masih jauh dari nilai kontrak yang disepakati. “Artinya, pihak pengelola belum memenuhi janjinya sesuai kontrak yaitu Rp 60.000.000,” tandas dia.

Edi pun berharap pemerintah dapat berpikir dalam hal lain untuk mencari sumber pendapatan daerah.

Menurut Edi, masih banyak sumber lain untuk meningkatkan PAD tanpa membebani masyarakat kecil. 

Lantaran itu, Edi pun meminta kepada Pj Wali Kota Subulussalam, Azhari agar segera menghentikan segala aktivitas kutipan parkir di seputaran Pemerintah Kota Subulussalam.

Lebih jauh, Edi juga meminta untuk mengevaluasi dan merevisi regulasi tentang parkir, sehingga masyarakat kecil tidak merasa dirugikan dengan tetap mencari solusi lain untuk penambahan pendapatan daerah. 

Sementara itu, Pj Wali Kota Subulussalam, Azhari mengucapkan terima kasih atas masukan perwakilan Ormas, OKP, dan LSM.

Dia mengaku akan menampung aspirasi ini dan nanti akan ditindaklanjuti permasalahan tersebut.

Berdasarkan data yang dihimpun Serambinews.com, perwakilan lembaga yang bertandatangan dalam surat penolakan parkir berbayar di Kota Subulussalam yaitu KNPI, Pemuda Pancasila, LAKI, LP TIPIKOR, dan Pemuda Panca Marga.

Selanjutnya, Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Islam, Gerakan Pemuda Ka'bah, SAPMA PP, Persatuan Muballigh Muda Sada Kata, Pemuda Muslimin Indonesia, dan perwakilan UMKM.(*)