Pengungsi Rohingya Kembali ke Aceh Selatan Setelah Ditolak di Banda Aceh dan Lhokseumawe

SERAMBINEWS.COM, TAPAKTUAN - Sebanyak 152 imigran Rohingya yang sebelumnya dibawa ke Kota Banda Aceh dan Kota Lhokseumawe, akhirnya kembali lagi ke Aceh Selatan. Para pengungsi internasional itu terpaksa kembali dibawa pulang karena mendapat penolakan dari warga Banda Aceh dan Lhokseumawe.

Informasi yang diperoleh Serambi, para imigran itu tiba kembali ke Aceh Selatan pada Sabtu (9/11/2024), sekitar pukul 03.42 Wib, dan ditempatkan sementara di Gedung Olah Raga (GOR) Tapaktuan Sport Center (TSC), Gampong Pasar, Kecamatan Tapaktuan.

Ketibaan para Rohingya ini sebelumnya sempat mendapat penolakan dari warga Gampong Pasar dan beberapa gampong lainnya di Kecamatan Tapaktuan. Mereka menolak penempatan para pengungsi itu di GOR TSC Tapaktuan. 

Amatan Serambi, pada Jum'at (8/11/2024) malam, masyarakat berkumpul di sekitar Simpang Kede Aru, Kecamatan Tapaktuan, tepatnya di Bundaran Tugu Pala (Pante Cahaya). Masyarakat mulai berkumpul sekira pukul 20.30 Wib hingga pukul 23.35 Wib. "Masyarakat tidak menerima karena mungkin berdampak pada keributan dan hal yang tidak diinginkan," kata Putra, warga yang dijumpai di lokasi.

Namun setelah adanya diskusi alot antara masyarakat dengan perwakilan pemerintah daerah serta pihak kepolisian, demi kemanusiaan, masyarakat diminta untuk saling mengerti, agar sementara waktu imigran Rohingya dapat ditempatkan di GOR TSC, Gampong Pasar.

Meski berat, masyarakat sepertinya bisa menerima keputusan tersebut. Sekitar pukul 00.16 Wib, terlihat beberapa masyarakat perlahan-lahan mulai membubarkan diri dan pulang ke rumah masing-masing. Sekitar pukul 03.42 Wib, para imigran Rohingya tiba di GOR TSC dan langsung beristirahat setelah melalui perjalanan panjang yang sangat melelahkan.

Pantau pada pagi kemarin, sekira pukul 08.45 Wib, di lokasi GOR TSC telah dipasang garis polisi (police line) dan dijaga oleh pihak keamanan. Para imigran terlihat membersihkan diri dan makan. Beberapa anak-anak terlihat bermain bulu tangkis dengan alat seadanya.

Seperti diketahui, 152 pengungsi Rohingya itu tiba di Banda Aceh pada Kamis (7/11/2024), tepatnya di halaman Kantor Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI Wilayah Aceh. Mereka diangkut dengan menggunakan 5 truk dari Aceh Selatan.

Karena mendapat penolakan dari warga dan Pemko Banda Aceh, para Rohingya itu lalu dibawa ke Kota Lhokseumawe untuk ditempatkan gedung eks Imigrasi. Namun, di sini pun warga menolak kedatangan pengungsi Rohingya tersebut. Sehingga akhirnya diputuskan untuk membawa kembali para pengungsi tersebut ke Aceh Selatan.

Sikap UNHCR

Sementara itu, United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Perwakilan Indonesia memastikan bakal bertanggungjawab memenuhi kebutuhan pengungsi Rohingya yang ditampung sementara di GOR TSC Aceh Selatan. “UNHCR tidak lepas tangan,” kata Protection Associate UNHCR Indonesia, Faisal Rahman, kepada Serambi, Sabtu (9/11/2024).

Menurut Faisal, pihaknya saat ini masih terus bersama pemerintah menangani pengungsi sesuai dengan petunjuk yang ada di Perpres 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi. Ia menjelaskan, Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tersebut menetapkan bahwa lokasi penampungan pengungsi ditentukan oleh pemerintah daerah. 

Dalam hal ini, kata dia, UNHCR akan mengikuti arahan pemerintah, sambil terus melakukan diskusi dan koordinasi dengan pihak berwenang untuk memprioritaskan keselamatan dan kesejahteraan para pengungsi. “Saat ini UNHCR dan mitra kerja kami berada di lokasi, dan siap untuk memberikan support serta memenuhi kebutuhan di lapangan,” ungkapnya.

Mayat di Simeulue

Terpisah, Warga Desa Lamamek, Kecamatan Simeulue Barat, Kabupaten Simeulue, digegerkan atas penemuan sesosok mayat di kawasan pantai desa setempat, Sabtu (9/11/2024). 

Hingga saat ini, belum diketahui identitas dari mayat tersebut. Warga juga mengaku tidak tak ada yang kenal, sehingga muncul dugaan bahwa mayat tersebut merupakan pengungsi Rohingya. Saat ini, Polisi sudah memasang garis polisi di lokasi temuan mayat tersebut. "Kadang mayat Rohingya," ujar seorang warga. 

Video penemuan mayat itu kini beredar luas di tengah masyarakat Simeulue dan belum satu pun yang mengenalinya. "Belum (diketahui identias)," ujar Kasat Reskrim Polres Simeulue saat dikonfirmasi.(l/r/sn)

JK: Perlakukan Secara Beradab

"Sebagai orang Islam, kita selayaknya membantu orang susah, karena itulah perintah agama kita,” JUSUF KALLA, Ketua Umum PMI

SEMENTARA itu, Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI), Jusuf Kalla atau JK mengimbau masyarakat Aceh agar memperlakukan para imigran Rohingya dengan cara beradab. Ia juga meminta agar masyarakat Aceh menerima para pengungsi Rohingya yang terdampar di Indonesia. 

"Sebagai orang Islam, kita selayaknya membantu orang susah, karena itulah perintah agama kita," kata JK dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (9/11/2024).

Ia meminta agar masyarakat Aceh harus mengedepankan adab menghadapi para pengungsi Rohingya tersebut. "Eropa saja kalau ada pengungsi dari Afrika, berapapun jumlahnya mereka selalu terima," ungkap mantan Wapres RI ini.

Bagi PMI, lanjut JK, para pengungsi Rohingya yang terdampar di Indonesia sebagai satu masalah bencana kemanusiaan. JK meyakini, para pengungsi tersebut tidak akan meninggalkan negara mereka jika tidak ada masalah. "Mereka tidak akan mengungsi kalau tidak ada masalah di negara mereka," ujarnya lagi.

Oleh karena itu, JK mendorong Pemerintah Indonesia untuk menampung para imigran tersebut. "Lagian mereka ditangani oleh UNHCR. Sehingga pemerintah nanti berbicara dengan UNHCR, bagaimana caranya bisa dikirim ke negeri yang bisa menerima mereka," jelasnya.

Ia juga menyoroti tentang sikap masyarakat Aceh yang menempatkan mereka di atas truk dalam dua hari ini. JK menganggapnya sebagai tindakan yang tak berperikemanusiaan. "Tentu tidak berprikemanusiaan kala ditaruh di atas truk selama dua hari. Bagaimana mereka makan, bagaimana membersihkan diri dan sebagainya," tukas JK.

Kecam Pemerintah

Pada bagian lain, sejumlah organisasi masyarakat sipil mengecam perlakuan tak manusiawi terhadap seratusan pengungsi Rohingya yang terkatung-katung hingga berhari-hari tanpa kejelasan.

Koordinator KontraS Aceh, Azharul Husna, mewakili sejumlah organisasi kemanusiaan menyampaikan, pemerintah terkesan lepas tangan dan lempar tanggung jawab dalam menangani 152 pengungsi Rohingya yang sebagiannya terdiri dari perempuan hamil dan anak-anak.

Bahkan lebih parahnya kata Husna, pemindahan yang dilakukan terhadap pengungsi Rohingya dari Aceh Selatan itu juga tidak dilengkapi dengan bantuan dasar, seperti makanan, air minum, dan fasilitas ibadah. “Lembaga kemanusiaan hanya mampu menyediakan makanan di tepi jalan, sejauh diizinkan. Pemerintah Pusat masih hening terkait perlakuan aparat negara terhadap para kelompok rentan yang seharusnya dilindungi ini,” kata Husna, Sabtu (9/11/2024).

Husna mengatakan, penanganan pengungsi Rohingya tanpa perencanaan yang jelas dan ditelantarkan hingga berhari-hari menunjukkan sikap tidak komitmennya pemerintah dalam menjalankan Perpres 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Padahal, jika koordinasi antar lembaga dilakukan sesuai dengan Perpres 125 tahun 2016, maka pemindahan tidak manusiawi itu tidak akan terjadi. 

“Perpres ini memang memiliki banyak kekurangan, utamanya terkait aturan prosedural teknis, pendanaan, dan aspek perlindungan. Namun Perpres secara spesifik sudah memiliki panduan terkait apa yang lembaga negara harus lakukan di setiap tahap ke pengungsian mulai dari penyelamatan di laut,” jelasnya. 

“Dengan kondisi ini, beragam komitmen Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia serta narasi-narasi diplomasi kemanusiaan Indonesia di kancah internasional tidak terlihat sama sekali,” tambahnya.

Untuk itu, organisasi masyarakat sipil mendesak pemerintah memberikan lokasi penampungan sesuai standar kemanusiaan dan HAM bagi pengungsi Rohingya tersebut, termasuk pengecekan kesehatan khususnya bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, anak-anak, dan pengungsi sakit. Mereka juga mendorong Menteri Dalam Negeri (Mendagri) bertindak mengatasi buruknya koordinasi antar lembaga negara dan saling lempar tanggung jawab yang membuat pengungsi terlantar tanpa bantuan dasar.

Organisasi-organisasi tersebut mendesak Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI untuk melakukan pengawasan penanganan pengungsi serta meminta Ombudsman melakukan audit penanganan pengungsi sesuai Perpres 125/2016. “Kami juga mendesak pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan PBB, dan lembaga kemanusiaan untuk menyelaraskan respon kemanusiaaan agar situasi seperti ini tidak terjadi kembali di masa depan,” pungkasnya. 

Sejumlah organisasi masyarakat sipil yang mengecam perlakuan terhadap pengungsi Rohingya itu antara lain KontraS Aceh, Perkumpulan SUAKA, Yayasan JRS Indonesia, YKMI, Yayasan Geutanyoe, Flower Aceh, AWPF, dan Amnesty International Indonesia.(iw/r)