Azhari Cage: RUU Perubahan UU Pemerintahan Aceh Masuk Prioritas Prolegnas 2024-2029

Laporan Fikar W.Eda/Jakarta

JAKARTA – Rapat terpadu antara Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI, Badan Legislasi (Banleg) DPR RI, Menteri Hukum dan HAM, serta Kementerian Dalam Negeri, memutuskan bahwa  Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2024-2029.

RUU ini juga telah ditetapkan sebagai prioritas DPD RI untuk dibahas pada tahun 2026.

Rapat yang berlangsung pada Senin, 18 November 2024, dari pukul 15.00 hingga 22.00 WIB ini menjadi momentum penting bagi perjuangan masyarakat Aceh dalam menyesuaikan berbagai aspek otonomi khusus (otsus) serta kewenangan lain yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Baca juga: Anggota DPD RI Azhari Cage Sebut Revisi UUPA Segera Diajukan Masuk Prolegnas 2025

Selain itu, RUU ini juga diarahkan untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) di Aceh.

"Masuknya perubahan UUPA ke dalam Prolegnas adalah hasil dari kerja keras kita bersama. Dengan pembahasan ini, diharapkan ada penyesuaian terhadap otonomi khusus dan kewenangan Aceh sesuai dengan perkembangan terbaru, termasuk implementasi putusan MK terkait Panwaslih," ujar Azhari Cage, anggota DPD RI, seusai mengikuti rapat tersebut.

Azhari Cage juga menegaskan pentingnya keterlibatan semua pihak di Aceh dalam mengawal pembahasan ini pada tahun 2026 agar setiap revisi UUPA tetap selaras dengan semangat perdamaian dan kesejahteraan rakyat Aceh.
Azhari Cage adalah anggota Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI).

Baca juga: Senator Asal Aceh Azhari Cage Mendapat Kehormatan Menjabat di Beberapa Panitia dan Badan di DPD RI

Selain mengisi posisi strategis sebagai anggota PPUU, Azhari Cage juga  Panitia Musyawarah, dan Badan Kehormatan DPD RI. ​​

Selain itu, Azhari Cage juga merupakan anggota Komite II DPD RI yang membidangi infrastruktur, BUMN, perkebunan, perikanan, dan peternakan. ​​​​

Azhari Cage mengatakan, dengan masuknya perubahan UUPA dalam Prolegnas 2024-2029, harapan besar tertuju pada terciptanya kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat Aceh, sekaligus memperkuat keberlanjutan otonomi khusus di wilayah tersebut.

"Insya Allah, saya akan terus kawal ini sehingga dana Otsus Aceh bisa berlangsung selamanya," kata Cage.(*)

Baca juga: Azhari Cage Apresiasi UNESCO IOC Global Tsunami Symposium ke-2 di Aceh, Welcome to Aceh