Biro PBJ Setda Aceh Sosialisasi Implementasi hingga Uji Coba Pembayaran Katalog Elektronik versi 6

Laporan Sara Masroni | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Drs Muhammad Diwarsyah, MSi membuka kegiatan sosialisasi, implementasi, dan live testing pembayaran pada Katalog Elektronik atau e-Katalog versi 6 yang dilaksanakan Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Aceh di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Senin (2/12/2024).

Diketahui, Aceh berhasil terpilih sebagai salah satu daerah percontohan (piloting) implementasi Katalog Elektronik versi 6. 

Hal ini berdasarkan Keputusan Kepala LKPP RI Nomor 269 Tahun 2024.

Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ), dan Bendahara Pengeluaran seluruh Satuan Perangkat Daerah Aceh (SKPA).

Sosialisasi ini mendatangkan mentor dari Direktorat Pengembangan Pasar Digital LKPP RI, Project Leader GovTech PT Telkom Indonesia, dan Project Leader Finnet Indonesia yang langsung ikut mengimplementasikan penggunaan Katalog Elektronik versi 6.

"Kita berharap agar seluruh PPK, PPBJ, dan Bendahara Pengeluaran seluruh SKPA untuk segera melakukan registrasi mandiri pada sistem ini agar dapat memanfaatkan semua keunggulan yang ditawarkan," kata Plt Sekda Aceh.

Ia mengatakan, langkah ini merupakan tanggung jawab bersama demi menciptakan pengelolaan yang lebih profesional dan akuntabel.

"Kegiatan ini disambut positif oleh SKPA karena mencerahkan sekaligus untuk kemajuan iklim pengadaan barang dan jasa di Provinsi Aceh," pungkasnya. 

Diketahui, Katalog Elektronik versi 6 sebagai bagian dari ekosistem digital INAPROC yang dibangun LKPP RI bersama tim GovTech PT Telkom.Tbk hadir dengan berbagai inovasi yang dirancang untuk memberikan kenyamanan, kecepatan, dan akuntabilitas, dalam transaksi pengadaan barang dan jasa.

Beberapa fitur unggulannya meliputi pencarian yang lebih canggih, pelacakan progres yang transparan, dan sistem pembayaran terintegrasi yang mempermudah proses administrasi.

Dengan fitur-fitur ini dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola pengadaan.

Sekaligus menjadi langkah nyata mitigasi risiko dan upaya mengubah persepsi negatif terhadap pengadaan di lingkungan pemerintahan.(*)