Terancam Dimakzulkan, Presiden Korea Selatan Berada di Bawah Tekanan untuk Mengundurkan Diri

Kementerian Pertahanan mengonfirmasi bahwa tiga komandan angkatan darat telah diskors, dan jaksa militer sedang berupaya melarang 10 perwira bepergian ke luar negeri. Pemerintah dan jaksa militer juga memutuskan untuk melakukan investigasi bersama terkait keputusan darurat militer ini.   

Komisi Pemilihan Umum Nasional menyebut bahwa sekitar 300 pasukan militer telah menduduki kantor-kantor mereka di seluruh negeri setelah pengumuman Yoon.

Komisi tersebut menilai tindakan ini sebagai "jelas tidak konstitusional dan ilegal."  

Kwak Jong-geun, komandan pasukan khusus, mengungkapkan bahwa ia menolak perintah Menteri Pertahanan untuk menyeret anggota parlemen keluar dari gedung parlemen.

Ia juga memerintahkan pasukannya untuk tidak membawa amunisi tajam atau memasuki ruang sidang parlemen.  

Langkah-langkah kontroversial ini memicu penurunan tajam dalam popularitas Yoon.

Berdasarkan survei terbaru Gallup Korea, tingkat persetujuan terhadap Presiden Yoon anjlok ke angka 13 persen, level terendah selama masa jabatannya.  

Dengan tekanan dari publik, oposisi, dan sebagian anggota partainya sendiri, masa depan politik Yoon semakin tidak menentu.

Jika parlemen menyetujui pemakzulan, Yoon akan segera diskors hingga Mahkamah Konstitusi memberikan keputusan akhir. Perdana Menteri akan mengambil alih pemerintahan sebagai pemimpin sementara.  

Krisis ini tidak hanya menjadi ujian bagi kepemimpinan Yoon, tetapi juga memperlihatkan ketegangan mendalam dalam sistem politik Korea Selatan, yang terus berjuang dengan warisan pemerintahan militer di masa lalu.(*)