APBK Pidie 2025 Disahkan, DPRK Sebut Pembahasan Tercepat

Laporan Muhammad Nazar I Pidie

SERAMBINEWS.COM, SIGLI – Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (RAPBK) Pidie tahun 2025 dilakukan Banggar DPRK bersama TAPK Pidie, dalam waktu cukup cepat. 

Sehingga dengan cepatnya pembahasan tersebut, maka akan cepat pula dilakukan proses tender proyek. 

Hal ini diungkapkan Wakil I DPRK Pidie, T Zulkarnaini kepada Serambinews.com, Kamis (19/12/2024). 

T Zulkarnaini menerangkan, pendapatan, belanja, hingga pembiayaan yang telah dirumuskan dalam Rancangan Qanun APBK Pidie tahun 2025, telah mengakomodir tambahan penghasilan yang bersumber dari pendapatan transfer anggaran tahun 2025. 

“Tambahan penghasilan harus diikuti dengan penyesuaian alokasi belanja untuk mengurangi beban defisit yang telah ditetapkan dalam nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2025,” terangnya. 

"Untuk itu, sesuai kesepakatan bersama dalam pembahasan, yang telah dilakukan perubahan-perubahan seperti penambahan, pergeseran dan penyesuaian anggaran. Dengan begitu, APBK 2025 mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pidie," tukasnya.

Gaji PNS Rp 902 Miliar

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie merencanakan memplotkan dana belanja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pidie sebesar Rp 902.948.027.356, yang dibungkus dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten atau APBK tahun 2025. 

"Dana belanja untuk PNS masuk dalam belanja operasi yang telah disepakati dalam APBK 2025, yang telah disahkan," kata Wakil I DPRK Pidie, T Zulkarnaini, SP kepada Serambinews.com, Kamis (19/12/2024).

Ia menyebutkan, pembahasan RAPBK 2025, yang melelahkan telah dilakukan Banggar DPRK Pidie bersama satuan kerja perangkat kabupaten (SKPK). 

Hasilnya, APBK Pidie tahun 2025 yang telah disahkan mencapai Rp 2.120.208.631.939. 

APBK Pidie tahun 2025 ini naik jika dibandingkan pada tahun 2024. 

Ia menyebutkan, komposisi pendapatan APBK Pidie tahun 2025, antara lain bersumber dari pendapatan daerah sebesar Rp 2.120.208.631.939. 

Lalu, dari pendapatan belanja daerah tahun 2025, sebesar Rp 2.125.371.021.170. Di mana selisih angka Rp 5 miliar, dari pembiayaan.