Progres Relasi Indonesia-China

Berdasarkan data Bea Cukai China, nilai akumulasi perdagangan China-Indonesia pada 2023 adalah sebesar 139,41 miliar dolar AS. Rinciannya, ekspor Indonesia sebesar 74,21 miliar dolar AS dan impor Indonesia dari China sebesar 65,2 miliar dolar AS sehingga ada surplus hampir 9 miliar dolar AS.

Kemudian pada kuartal pertama 2024, nilai perdagangan mencapai 33,57 miliar dolar AS dengan nilai ekspor Indonesia sebesar 16,94 miliar dolar AS dan impor sebesar 16,61 miliar dolar AS.

Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sejumlah program prioritas seperti pengelolaan sumber daya alam, pencapaian swasembada pangan dan energi, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui industri hilir yang juga membutuhkan kerja sama dari China.

Maka tidak heran pada saat pemenuhan janji untuk berkunjung ke China lagi setelah menjadi Presiden RI pada 8--10 November 2024, Prabowo Subianto pun menyebut China sebagai negara yang punya keterkaitan dengan Indonesia sejak berabad lampau.

"Indonesia menganggap China tidak hanya sebagai negara adikuasa, tetapi juga sebagai peradaban besar. Kita telah hidup bersama selama berabad-abad karena budaya serta masyarakat kita telah saling terkait selama bertahun-tahun," kata Presiden Prabowo Subianto saat melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Xi Jinping di Balai Besar Rakyat, Beijing, pada 9 November 2024.

China menjadi negara pertama kunjungan kenegaraan Prabowo setelah dilantik pada 20 Oktober 2024.

"China adalah mitra ekonomi strategis Indonesia, investor utama di Indonesia, dan kami mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan China," tambah Prabowo.

Adapun Presiden Xi mengungkapkan China dengan tegas mendukung pemerintahan Prabowo Subianto dan meyakini Indonesia akan tetap berpegang pada jalur pembangunan mandiri dan terus menorehkan prestasi dalam perjalanan mencapai kemakmuran dan modernisasi nasional.

"Pemerintahan Indonesia menyelesaikan transisi pemerintahan dengan lancar dan membuka lembaran baru dalam pembangunan negara, China mendukung hal ini," ungkap Presiden Xi.

Atas dasar hubungan erat yang terjalin lama itu, Presiden Prabowo dan Presiden Xi menyaksikan penandatanganan sejumlah kesempatan di bidang ekspor buah kelapa, perikanan, blue economy, mineral, sumber daya air, keamanan maritim, hingga pendanaan makan bergizi gratis.

Dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan secara resmi oleh State Council China, Prabowo dan Xi Jinping disebut memperluas kesepakatan dari tadinya empat pilar yaitu politik, ekonomi, pertukaran masyarakat, maritim pada masa pemerintahan Joko Widodo, kemudian ditambah pilar ke-5 yaitu pertahanan keamanan.

Di bidang pertahanan keamanan, kedua pemimpin sepakat untuk meningkatkan mekanisme dialog di bidang pertahanan, mengadakan latihan militer bersama termasuk untuk latihan penanggulangan bencana. Tidak ketinggalan kerja sama pemberantasan narkoba, kontra-terorisme, imigrasi, memperkuat penegakan hukum, memerangi kejahatan transnasional, perjudian lintas batas, penipuan telekomunikasi dan siber.

Di luar kerja sama antarpemerintah, ada juga kerja sama antarkorporasi Indonesia-China senilai total 10,07 miliar dolar AS atau sekitar Rp159,93 triliun untuk bidang manufaktur canggih, energi terbarukan, kesehatan, hilirisasi, ketahanan pangan, dan keuangan.

Namun, kritik juga diajukan terkait butir ke-9 kesepakatan itu karena menyebut kedua negara akan bersama-sama membuat lebih banyak titik terang dalam kerja sama maritim termasuk untuk area yang mengalami klaim tumpang tindih dan sepakat untuk membentuk Komite Pengarah Bersama. Area tumpang tindih yang dimaksud adalah batas wilayah China yang dikenal dengan Nine Dash Lines yang beririsan dengan dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Natuna Utara.

Menjawab kritik tersebut, Kementerian Luar Negeri Indonesia langsung mengeluarkan pernyataan pers resmi yang menyebut kesepakatan bersama tersebut tidak dapat dimaknai sebagai pengakuan atas klaim 9-Dash-Lines karena Indonesia selalu pada posisi bahwa klaim tersebut tidak memiliki basis hukum internasional dan tidak sesuai dengan UNCLOS 1982 sehingga kerja sama tidak berdampak pada kedaulatan maupun yurisdiksi Indonesia di Laut Natuna Utara.