Tertipu Info HOAX, Ratusan Warga ‘Serbu” Kantor Gubernur

“Jika pun ada bantuan yang diberikan, itu tentu dilakukan dengan skema pengumuman terbuka atau melalui pemberitahuan resmi di media massa.” Akkar Arafat, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh 

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Ratusan warga Aceh yang terpapar informasi hoaks, ‘menyerbu’ kantor Gubernur Aceh dengan maksud mengajukan proposal bantuan modal usaha kepada Pemerintah Aceh.

Kedatangan warga yang berasal dari berbagai daerah tersebut sudah berlangsung sejak Kamis (26/12/2024) hingga Senin (30/12/2024) kemarin. 

Mereka mengantar proposalnya ke Pelayanan Administrasi Persuratan Biro Umum Setda Aceh. Bahkan beberapa dari mereka mendapatkan nomor agenda proposal yang diberikan oleh petugas loket persuratan.   

Salah seorang warga asal Labuy, Aceh Besar, Fakriah, mengaku datang ke Kantor Gubernur Aceh usai mendapat informasi dari warga lainnya yang juga mengajukan bantuan modal usaha. 

“Kami bawa proposal bantuan usaha, saya buat bantuan untuk ternak ayam. Ini pun infonya saya tahu dari orang-orang kampung juga,” kata Fakriah kepada Serambi. 

“Pokoknya kami tidak tahu apa-apa ini, yang penting berkasnya udah kami kasih tadi, kalau cair alhamdulillah kalau tidak ya wasyukurillah. Intinya berapa yang dikasih,” tambahnya.

Menyahuti kedatangan warga tersebut, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh, Akkar Arafat dengan tegas mengklarifikasi bahwa tidak ada bantuan modal usaha yang akan diberikan oleh Pemerintah Aceh. 

"Kami mohon maaf kepada masyarakat yang telah datang ke kantor gubernur Aceh sejak pagi tadi. Entah dari mana beredar informasi adanya bantuan dari Pemerintah Aceh, yang pasti informasi itu keliru dan hoaks,” kata Akkar dalam keterangannya, Senin (30/12/2024).

Akkar menjelaskan, proses penganggaran di Pemerintah Aceh telah dilakukan sejak tahun sebelumnya, melalui pembahasan bersama dengan DPR Aceh. Oleh karena itu, tidak mungkin ada bantuan langsung yang dapat diberikan di akhir tahun tanpa didasarkan pada anggaran yang telah ditetapkan.

"Jika pun ada bantuan yang diberikan, itu tentu dilakukan dengan skema pengumuman terbuka atau melalui pemberitahuan resmi di media massa. Misalnya, beberapa waktu lalu Pj Gubernur Aceh mengumumkan penerima bantuan rumah layak huni yang akan dibangun oleh Dinas Perkim Aceh pada tahun 2025," jelasnya. 

Sementara untuk proposal yang baru masuk atau dimasukkan di awal tahun 2025, akan segera dilakukan diverifikasi untuk dianggarkan di tahun 2026. 

Akkar juga mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menerima informasi yang beredar, terutama yang tidak jelas sumbernya. Menurutnya, penting bagi masyarakat untuk memastikan kebenaran informasi sebelum membuat keputusan.

"Sekali lagi kami mohon maaf kepada seluruh masyarakat yang telah datang ke sini (Kantor Gubernur Aceh). Kami berharap penjelasan ini dapat meluruskan kebingungannya dan menghindarkan masyarakat dari penyebaran informasi yang tidak benar," ucapnya.

Dengan adanya klarifikasi ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami mekanisme pengelolaan bantuan pemerintah dan tidak terjebak pada informasi yang tidak akurat. Pemerintah Aceh terus berkomitmen untuk transparan dan memberikan informasi yang jelas kepada publik melalui saluran resmi.(r)