IAIN Langsa Teken MoU dengan YARA dan IKADIN Aceh, Ini Cakupan Bidangnya

Kontribusi YARA sangat diharapkan untuk memberikan edukasi kepada mahasiswa, sehingga nantinya mahasiswa tidak hanya mendapat materi hukum

Laporan Zubir   |   Langsa

SERAMBINEWS.COM, LANGSA -- Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa menjalin kerjasama strategis bersama Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Aceh dan Yayasan Advokasi Raya Aceh (YARA). 

Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) ini berlangsung di Ruang Rapat Rektor IAIN Langsa, dihadiri oleh jajaran pimpinan dan dosen, Kamis (9/1/2025) pagi.

MoU ditandatangani oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama IAIN Langsa, Prof. Dr. Iskandar, M.CL, bersama Ketua YARA, Safaruddin, S.H., M.H, disaksikan perwakilan dari IKADIN.

Prof. Dr. Iskandar, M.CL, menyebutkan, MoU ini tidak hanya sebatas tercatat dalam lembaran, tapi diharapkan dapat lebih produktif untuk kemajuan lembaga pendidikan di Indonesia. 

Menurutnya, IAIN Langsa tidak hanya bekerjasama dengan instansi pemerintah saja, namun juga menjalin kerjasama dengan semua lembaga. 

Kontribusi YARA sangat diharapkan untuk memberikan edukasi kepada mahasiswa, sehingga nantinya mahasiswa tidak hanya mendapat materi hukum dari kampus, tapi juga bisa mengimplemantasikan bersama YARA dan IKADIN.

Ketua IKADIN Aceh yang juga Ketua YARA, Safaruddin, S.H., M.H, menyambut baik dan berpartisipasi penuh untuk menjalankan kerja sama dengan IAIN Langsa ini.

Safaruddin menyampaikan pentingnya kerja sama yang bersinergi antara dunia pendidikan dengan praktisi hukum.

Melalui kolaborasi ini, pihak YARA menyiapkan lapangannya dan IAIN Langsa menyiapkan kanalnya.

Karena pihaknya ingin lebih banyak mendidik mahasiswa untuk lebih mengenal hukum dan dunia sosialnya.

"YARA sangat mendukung upaya mencetak lulusan yang tidak hanya memahami teori hukum, namun juga memiliki pemahaman dan pengalaman praktisi yang relevan,” sebutnya.

Dia menambahkan, kerja sama ini mencakup berbagai bentuk kerja sama, diantaranya pelaksanaan pelatihan hukum bersama praktisi.

Lalu, program magang di kantor advokat atau lembaga hukum, serta pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan dunia kerja.

Kerja sama ini diharapkan menjadi corong awal untuk membuka lapangan kerja di bagian hukum.

Kemudian bisa meningkatkan lulusan yang professional dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum di masyarakat. (*)