Koalisi NGO HAM Dukung Pembentukan Pansus DPRA terkait Pertambangan di Aceh: Libatkan Warga Sekitar

Laporan Saifullah | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Koalisi NGO HAM mendukung penuh dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) DPRA tentang pertambangan di Aceh.

Namun begitu, para aktivis menekankan agar Pansus Tambang ini melibatkan warga dan tetap konsen pada pemenuhan hak asasi dari masyarakat Aceh, khususnya warga sekitar lokasi pertambangan.

Hal tersebut ditegaskan oleh Direktur Koalisi NGO HAM Aceh, Khairil Arista pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema "Pentingkah Tim Pansus DPRA Terkait Persoalan Tambang di Aceh" di Moorden Cofee, Banda Aceh.

Selama ini, kata Khairil, perusahaan tambang di Aceh terkesan tidak dievaluasi dan dimonitor dengan baik oleh kementerian atau dinas maupun pengawas internal mereka.

Indikatonya tampak jelas dari realita masyarakat tidak pernah mendapat laporan dan perbaikan kondisi dari hasil evaluasi monitoring tersebut.

“Untuk itu, penting masyarakat sekitar tambang untuk dilibatkan dalam tim Pansus sehingga dalam proses pengawasan dan evaluasi lebih terbuka dan menjawab persoalan yang ditimbulkan oleh kehadiran perusahaan tambang di tengah-tengah masyarakat itu sendiri,”  paparnya.

Tidak hanya itu, sebut Khairil, pertambangan legal maupun illegal harus dievaluasi.

“Evaluasi ini tidak tebang pilih sehingga hasil alam yang sudah dikeruk oleh perusahaan harus memiliki manfaatnya bagi rakyat Aceh,” tegasnya. 

"Bukan bencana dan ancaman risiko yang justru didapat oleh masyarakat sekitar dari kegiatan tambang," tandas Khairil dalam FGD yang turut dihadiri puluhan mahasiswa itu.(*)