Puluhan Dosen ASN Demo Tukin di Unimal

Kami berharap kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Kemndikti saintek untuk segera memenuhi tuntutan ini demi menciptakan lingkungan kerja yang adil dan mendukung kemajuan pendidikan tinggi di Indonesia. KAMARUDDIN HASAN, Koordinator Aksi

SERAMBINEWS.COM, LHOKSEUMAWE – Puluhan dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) dari berbagai fakultas Universitas Malikussaleh (Unimal) pada Senin (20/1/2025) berdemo di seputaran kampus Bukit Indah, Kecamatan Muara Satu, Lhokseumawe, diawali dengan doa. Dalam aksinya itu mereka menuntut Pemerintah Pusat segera membayar tunjangan kinerja (Tukin) dosen di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Kemdikti Saintek). 

Pasalnya, tukin dosen di bawah Kemdikti Saintek sudah lima tahun tertunda pembayarannya. Sedangkan dosen lain di bawah Kementerian dan lembaga pemerintah lainnya sudah menerima tukin sejak tahun 2012. Perbedaan perlakuan ini yang menyebabkan dosen di Unimal turun berorasi seraya membawa spanduk bertuliskan kalimat kritik terhadap pemerintah. 

Aksi dosen ini diawali dari Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Kampus Bukit Indah menuju pintu gerbang kampus sambil berorasi membawa spanduk bertuliskan “Aksi Solidaritas ASN Dosen Universitas Malikussaleh, Menuntut Bayarkan Tukin Sejak 2020”.  Kemudian pada spanduk lainnya juga bertuliskan dalam kalimat dalam bahasa aceh dan bahasa inggris dan bahasa indonesia.

“Han Meunang Urueng Beuheu Han Taloe Ureung Bijaksana, Tukin For All Dosen ASN Kemdiktisaintek”. Selanjutnya di depan landmark “Unimal Hebat” dosen yang juga mantan aktivis 98 tersebut menyampaikan pertanyataan sikap dosen ASN Unimal dalam aksi demo tersebut. “Yang kami hormati Presiden Prabowo Subianto, Menteri Keungan RI, Ketua Komisi X DPR RI, dan Menteri Dikti Saintek,” ujar Koordinator Aksi, Kamaruddin Hasan. 

Keputusan Kementerian terkait hak-hak dosen harus dilaksanakan secara konsisten, transparan, dan adil demi menjaga profesionalisme dan kesejahteraan dosen. Pembayaran Tukin dosen ASN harus segera direalisasikan sejak tahun 2020 berdasarkan jenjang jabatan fungsional. Tukin wajib diberikan kepada seluruh dosen ASN, tanpa membedakan status sertifikasi dosen (serdos) dan klasterisasi kampus.

Tukin ASN dan tunjangan profesi dosen (serdos) harus dipisahkan secara jelas, mengingat tunjangan profesi dosen diberikan kepada seluruh dosen yang sudah tersertifikasi termasuk dosen di PTS. Kebijakan yang tidak adil memengaruhi seluruh dosen ASN, baik yang telah maupun yang belum memperoleh serdos.

“Kami berharap kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Kemndikti saintek untuk segera memenuhi tuntutan ini demi menciptakan lingkungan kerja yang adil dan mendukung kemajuan pendidikan tinggi di Indonesia,” ujar mantan aktivis Yogyakarta tersebut. Demo tersebut juga diakhiri doa yang dibacakan Dr Muhammad.(jaf) 

DPD dan DPR RI Kritik 

Dua anggota DPD RI asal Aceh, H Sudirman alias Haji Uma dan Azhari Cage serta anggota DPR RI juga asal Aceh, M Nasir Djamil juga meminta pemerintah segera membayarkan tukin dosen. “Kita Presiden Prabowo Subianto segera mengintruksikan Kementerian Keuangan RI untuk membayarkan tukin dosen ASN di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek),” ujar Azhari Cage. 

Hal senada juga disampaikan Haji Uma. "Ini darurat dan pengabaian hak-hak dosen ASN, serta telah melanggar  Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 Pasal 80 tentang ASN terkait hal mendapatkan tukin, dan juga Peraturan Presiden No 138 tahun 2015,”. Nasir Djamil juga menyampaikan agar pemerintah segera membayar tukin. “Tak ada alasan untuk tidak membayar tukin dosen itu, apalagi lembaga atau kementerian lain sudah lama membayarnya," kata Nasir Djamil.(jaf)