Hakim AS Sementara Memblokir Perintah Trump yang Membatasi Kewarganegaraan Berdasarkan Kelahiran

SERAMBINEWS.COM-Pada Kamis (24/1/2025), seorang hakim federal memutuskan untuk memblokir pemerintahan Donald Trump dari melaksanakan perintah eksekutif yang membatasi hak kewarganegaraan otomatis di Amerika Serikat berdasarkan kelahiran.

Hakim tersebut menyebut perintah eksekutif itu "jelas-jelas tidak konstitusional."

Dilansir dari kantor berita Reuters pada Jumat (24/1/2025), hakim Distrik AS yang berbasis di Seattle, John Coughenour mengeluarkan perintah penahanan sementara, membuka tab baru atas desakan empat negara bagian yang dipimpin Demokrat Washington, Arizona, Illinois, dan Oregon  yang mencegah pemerintah memberlakukan perintah tersebut.

Trump telah menandatangani perintah tersebut pada hari Senin, hari pertamanya kembali menjabat.

Hakim tersebut, yang ditunjuk oleh mantan Presiden Republik Ronald Reagan, memberikan kemunduran hukum pertama terhadap kebijakan garis keras mengenai imigrasi yang menjadi inti masa jabatan kedua Trump sebagai presiden.

"Jelas kami akan mengajukan banding," kata Trump tentang putusan Coughenour.

Perintah eksekutif Trump telah mengarahkan badan-badan AS untuk menolak mengakui kewarganegaraan anak-anak yang lahir di Amerika Serikat jika ibu maupun ayah mereka bukan warga negara AS atau penduduk tetap yang sah.

"Saya kesulitan memahami bagaimana seorang anggota dewan pengacara dapat menyatakan dengan tegas bahwa perintah ini konstitusional," kata hakim kepada pengacara Departemen Kehakiman AS yang membela perintah Trump. "Saya benar-benar heran."

Negara-negara bagian berpendapat bahwa perintah Trump melanggar hak yang diabadikan dalam klausul kewarganegaraan dalam Amandemen ke-14 Konstitusi AS yang menyatakan bahwa siapa pun yang lahir di Amerika Serikat adalah warga negara.

"Saya sudah menjadi hakim selama lebih dari empat dekade. Saya tidak ingat kasus lain yang pertanyaannya sejelas ini. Ini adalah perintah yang jelas-jelas tidak konstitusional," kata Coughenour tentang kebijakan Trump.

Perintah Coughenour, yang diumumkan setelah sidang singkat di ruang sidang yang penuh sesak dengan hakim lain yang menyaksikan, mencegah kebijakan Trump diberlakukan di seluruh negeri selama 14 hari sementara hakim mempertimbangkan apakah akan mengeluarkan putusan pendahuluan yang berlaku lama.

Ia akan mendengarkan argumen tentang apakah akan melakukannya pada tanggal 6 Februari.
 
Berdasarkan perintah Trump, setiap anak yang lahir di Amerika Serikat setelah 19 Februari yang ibu dan ayahnya bukan warga negara Amerika atau penduduk tetap yang sah akan dikenakan deportasi dan akan dicegah memperoleh nomor Jaminan Sosial, berbagai tunjangan pemerintah, dan kemampuan untuk bekerja secara sah saat mereka bertambah dewasa.

"Berdasarkan perintah ini, bayi yang lahir hari ini tidak dihitung sebagai warga negara AS," Asisten Jaksa Agung negara bagian Washington Lane Polozola, merujuk pada kebijakan Trump, mengatakan kepada hakim selama sidang.

Pengacara Departemen Kehakiman Brett Shumate berpendapat bahwa tindakan Trump itu konstitusional dan menyebut perintah pengadilan apa pun yang memblokirnya "sangat tidak pantas."

Namun, sebelum Shumate sempat menanggapi argumen Polozola, Coughenour mengatakan bahwa ia telah menandatangani perintah penahanan sementara.