Dana Desa di Pidie belum Cair

Semua gampong adadana Silpa. Hanya saja, Silpa tersebut angkanya kecil dan besar masing-masing gampong. WAHIDIN, Kepala DPMG Pidie

SERAMBINEWS.COM, SIGLI – Hingga memasuki Februari 2025, dana desa di Kabupaten Pidie belum cair. Hal ini mengingat saat ini masih dalam proses penyiapan dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG). 

Untuk diketahui, APBG tahun 2025 dari sumber dana desa mencapai Rp 502.708.798.000, untuk 730 gampong di Pidie. Dana desa tahun 2025 jatah Pidie berkurang, dibandingkan alokasi 2024 sebesar Rp 521.604.102.000.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Pidie, Wahidin kepada Serambi, Senin (3/2) kemarin, mengatakan, dana desa belum cair mengingat saat ini masih dalam proses penyiapan dokumen APBG 2025. 

Ia mengatakan, saat ini 730 gampong masih menyiapkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) 2024. Dalam penyiapan LPJ tersebut, ternyata terkendala dengan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) 2024, yang harus dimasukkan kembali dalam Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) tahun 2025. "Semua gampong adadana Silpa. Hanya saja, Silpa tersebut angkanya kecil dan besar masing-masing gampong," jelasnya.

Kata Wahidin, untuk mempercepat proses penyiapan APBG, DPMG Pidie menurunkan tim ke-23 kecamatan di Pidie. Tim itu diturunkan ke kecamatan dengan jumlah dua hingga tiga orang setiap kecamatan. Tim DPMG Pidie membantu kecamatan untuk menimalisir kekurangan dokumen untuk melengkapi APBG. 

Menurutnya, tenaga yang diturunkan DPMG Pidie tidak cukup, mengingat terbatas petugas untuk mendampingi kecamatan. Pendampingan dilakukan DPMG Pidie,untuk membantu melengkapi adminitrasi gampong. Seperti proyek fisik yang sudah dikerjakan di gampong harus ditunjukan gampong kepada tim. Lalu, berapa dana dihabiskan hingga volumen dan panjang jalan yang dikerjakan. 

"Jadi, tim DPMG Pidie memeriksa secara lengkap termasuk pembayaran dana bantuan langsung tunai (BLT) untuk warga miskin, yang dilakukan pemeriksaan terhadap jumlah penerima BLT hingga jumlah dana diterima warga," sebutnya. 

Ia mengungkapkan, pencairan APBG 2025 sebesar 60 persen diperkirakan akan terealisasi pada pertengahan Februari tahun ini. Sebab, rata-rata progres kegiatan untuk tahap 60 persen dana pencairan tahap pertama hampir selesai. Untuk tahap kedua, dana desa besarnya 40 persen. 

"Saat ini, tim DPMG Pidie bersama kecamatan sudah bekerja keras hingga telah memasuki tahap finish terhadap pendampingan penyiapan APBG di kecamatan. Sehingga, harapan kita penyiapan APBG akan cepat selesai," jelasnya.(naz)

BUMDes Tangani Makan Gratis

Di sisi lain, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Pidie, Wahidin menjelaskan, untuk makan gratis bergizi, hingga saat ini belum adanya panduan teknis. Namun, pihak Kemendes menekankan bahwa untuk makan gratis bergizi akan ditangani masing-masing BUMDes. Maka BUMDes harus semuanya berbadan hukum. Saat ini, hampir semua BUMDes sudah selesai menjadi badan hukum. 

"Meski panduan teknis belum ada terhadap makan gratis bergizi, tapi kita sudah menyampaikan kepada keuchik saat berkunjung  ke kecamatan. Untuk makan gratis bergizi dengan penyediaan BUMDes," jelasnya. 

Dikatakan, dirinya juga meminta kepada masyarakat agar tidak ada lahan tidur di gampong. Lahan tidur tersebut harus difungsikan, sesuai dengan potensi lahan tidur tersebut. Apakah di lahan tidur itu bisa ditanam jagung, cabai, tomat hingga palawija lainya. 

"Jadi, kita sudah imbau warga agar memanfaatkan lahan tidur di gampong, supaya dimamfaatkan secara baik untuk mendukung ketahanan pangan. Sebab, tahun 2025, APBG sebesar 20 persen harus dialokasikan untuk ketahanan pangan," pungkasnya.(naz)