Berita Subulussalam

Mualem-Dek Fadh Diminta Akomodir Putra Barsela Isi SKPA

Salah satu harapan agar Mualem-Dek Fadh mengakomodir putra putri terbaik dari barat selatan Aceh (barsela) untuk mengisi SKPA

|
Editor: mufti
IST
Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solitaritas Indonesia (PSI) Aceh, Al Qudri 

SERAMBINEWS.COM, SUBULUSSALAM - Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solitaritas Indonesia (PSI) Aceh, Al Qudri menaruh sejumlah harapan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Muzakir Manaf dan Fadlullah (Mualem-Dek Fadh) yang baru dilantik pada Rabu (12/2/2025) pagi.

Salah satu harapan agar Mualem-Dek Fadh mengakomodir putra putri terbaik dari barat selatan Aceh (barsela) untuk mengisi Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA). "Ini sangat penting agar tidak terjadi penumpukan dari satu atau dua daerah saja,” ucapnya kepada Serambi, kemarin.

Sebagai salah satu partai pendukung Mualem-Dek Fadh pada Pilkada 2024, PSI berharap pasangan ini mampu membawa perubahan bagi Aceh ke depan. “Hari ini publik menunggu kebijakan Mualem dalam menjalankan visi dan misi yang telah dijanjikan,” ujar Qudri. 

Terpisah, Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Kabupaten Aceh Selatan, Delky Nofrizal Qutni juga menyampaikan sejumlah harapan kepada Mualem-Dek Fadh.  

"Kepemimpinan Mualem-Dek Fadh diharapkan menjadi harapan baru bagi masyarakat Aceh untuk dapat meningkatkan kesejahteraan dengan memberikan kesempatan kepada rakyat mengelola hasil alam di bumi Aceh melalui legalisasi pertambangan rakyat," katanya. 

Menurut Delky, banyak provinsi di Indonesia belum memiliki Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), padahal di dalam UU Minerba secara jelas disebutkan bahwa pemerintah harus memprioritaskan WPR untuk lokasi yang ada pertambangan rakyat. 

"Kita bisa lihat sendiri apa yang terjadi selama ini, tambang rakyat kerap diidentikkan dengan tambang ilegal walaupun tak jarang pula perusahaan justru melakukan pertambangan secara ilegal atau tak sesuai ketentuan," ujarnya.

Delky mengatakan pemerintah khususnya di Aceh belum terlihat memfasilitasi hadirnya WPR. Seharusnya, lanjut dia, pemerintah dapat memaksimalkan teknologi pengelolaan tambang emas yang ekonomis dan ramah lingkungan tanpa menggunakan merkuri.(lid/l)

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved