Usai Dilantik, Syech Muharram Ingatkan Kepala Dinas: Yang Merasa Curang, Hari Ini Bertobat

Laporan Indra Wijaya l Aceh Besar

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Pasangan H Muharram Idris dan Drs Syukri A Jalil resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar periode 2025-2030. 

Proses pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan tersebut dilakukan pada rapat Paripurna Istimewa DPRK Aceh Besar di Gedung Jantho Sport Center (JSC), Kamis (13/2/2025).

Gubernur Aceh, H Muzakir Manaf (Mualem), bertindak langsung untuk mengambil sumpah jabatan dan melantik pasangan H Muharram Idris (Syech Muharram) dan Drs H Syukri A Jalil sebagai Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar Periode 2025-2030.

Paripurna pelantikan yang berlangsung hikmat itu dipimpin Ketua DPRK Aceh Besar Abdul Muchti, dan dihadiri segenap anggota DPRK, unsur Forkopimda, Kepala OPD, para camat se-Aceh Besar.

Selain itu juga hadir unsur Forkopjmda Aceh, sejumlah Kepala SKPA, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banda Aceh, Danlanud SIM, pengurus Forum Keuchik Aceh Besar, serta ribuan masyarakat yang antusias menyaksikan pelantikan Bupati dan Wabup terpilih dari jalur independen pada Pilkada 2024 lalu.

Baca juga: Temu Ramah dengan Kepala OPD, Syech Muharram Ajak Bangun Sinergitas 

Antusiasme masyarakat dari berbagai gampong dan kecamatan mulai dari Saree Lembah Seulawah hingga Kaki Geurutee Lhoong tersebut terlihat sebagai bentuk harapan baru masyarakat Aceh Besar dalam menyambut kepemimpinan baru yang diharapkan dapat membawa kemajuan bagi daerah.

Dalam proses pelantikan tersebut turut diwarnai dengan penandatanganan berita acara pemberhentian secara hormat Pj Bupati Aceh Besar, Muhammad Iswanto SSTP MM, sekaligus prosesi serah terima jabatan kepada bupati dan wakil bupati yang baru.

Muharram Idris dalam pidato perdananya usai dilantik sebagai Bupati Aceh Besar, menegaskan bahwa ia akan membawa perubahan di Aceh Besar dengan dukungan semua pihak.

Bahkan dirinya mengingatkan bagi kepala OPD untuk tidak melakukan praktik kecurangan di lingkungan pemerintahan. Ia berharap, jika masih berbuat curang, agar segera meninggalkan perbuatan tersebut.

"Hari ini sudah bisa meninggalkan, kalau hari ini masih ada melakukan kesalahan, hari ini silahkan bertobat. Jangan ulang lagi, kalau masih, resiko tanggung sendiri di hadapan hukum," kata Syech Muharram.

"Kita memasuki era perubahan. Saya tanya kepada para OPD, apakah sudah siap? Kita harus siap. Tidak boleh ada lagi kecurangan dalam pemerintahan. Kita harus memberikan yang terbaik bagi masyarakat, terutama 60 persen masyarakat Aceh Besar yang berprofesi sebagai petani. Hak-hak mereka harus kita perjuangkan," tegasnya.

Pasalnya, ia menyayangkan, Aceh Besar yang lokasi berdekatan dengan ibu kota provinsi, akan tetapi daerahnya masih tertinggal.

Selain itu, ia juga berkomitmen untuk menyelesaikan masalah kelangkaan gas elpiji 3 kg. Sebab kata dia, secara kuantitas, pasokan gas dari Pertamina cukup, namun di lapangan, masyarakat hanya mendapatkan setengah dari stok yang seharusnya ada di pangkalan. 

"Ini yang menyebabkan kelangkaan dan akan segera kami benahi," tegasnya.

Mengenai IPDN, ia menyebutkan pihaknya telah menghibahkan 40 hektare tanah di Kota Jantho untuk pembangunan kampus tersebut. 

"Kami telah menyiapkan lahan, tinggal bagaimana pemerintah pusat merealisasikannya dan Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Mualem IPDN Aceh bisa terwujud," sebutnya.

Karenanya, ia juga meminta dukungan penuh dari seluruh instansi, lembaga, dan masyarakat untuk bersama-sama dan saling membahu membawa perubahan positif bagi Aceh Besar.

Muharram juga menegaskan komitmennya untuk bekerja sama dengan semua elemen di Aceh Besar, tanpa ada oposisi. 

"Di Aceh Besar tidak ada oposisi, yang ada hanya koalisi bersama. Kami ingin menyatukan seluruh elemen, baik masyarakat Aceh Besar di dalam maupun di luar daerah, ulama, pengusaha, intelektual, dan akademisi serta pemuda untuk membawa perubahan," ungkapnya.

"Saya dan Pak Syukri tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus bekerja bersama untuk kemajuan Aceh Besar," imbuhnya.

Pada kesempatan itu, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, membacakan amanat Presiden RI, Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya bupati dan wakil bupati menjalankan amanah masyarakat dengan kerja nyata dan program pembangunan yang konkret.

"Kepercayaan masyarakat harus dijawab dengan kerja keras dan program yang berpihak kepada rakyat. Pasangan ini memang dari jalur independen, tetapi setelah terpilih, mereka harus membangun komunikasi dan berkolaborasi dengan partai politik di parlemen serta pemerintah provinsi demi kemajuan Aceh Besar," tegasnya.

Ia juga menyinggung tantangan baru yang dihadapi Aceh, salah satunya pemotongan dana Otonomi Khusus (Otsus). 

"Ini tantangan yang harus disikapi dengan bijak. Kita perlu strategi untuk memastikan pembangunan tetap berjalan meski dana Otsus berkurang," katanya.

Selain itu, Mualem juga menyoroti pentingnya pendirian Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Aceh. 

"IPDN telah diusulkan sejak gubernur pertama setelah perdamaian, namun hingga kini belum terealisasi karena perdebatan internal mengenai lokasinya. Insya Allah nanti, jika bukan di Banda Aceh, maka di Aceh Besar," ujarnya.

Ia pun berpesan kepada bupati dan wakil bupati agar selalu mendapatkan restu ulama dalam setiap kebijakan yang diambil. 

"Setiap pembangunan harus didukung oleh para ulama agar mendapatkan keberkahan," pungkasnya.(*)