Minta Pertamina Berlaku Adil, Advokat Dr Bukhari: Aceh Penghasil Migas Kok Gas dan BBM Dibatasi?

Laporan Jafaruddin I Lhokseumawe

SERAMBINEWS.COM, LHOKSEUMAWE - Pembatasan distribusi gas LPG dan Bahan Bakar Minyak (BBM) melalui sistem barcode di Aceh masih menuai sorotan dari berbagai pihak.

Salah satunya datang dari Advokat dan Konsultan Hukum, Dr Bukhari MH CM, yang menilai kebijakan tersebut tidak adil bagi Aceh sebagai salah satu provinsi penghasil minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia.

“Aceh memiliki keistimewaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Secara logis, sebagai daerah penghasil migas, Aceh seharusnya mendapatkan akses lebih baik terhadap BBM dan LPG, bukan malah diberlakukan pembatasan yang ketat,” ujar Dr Bukhari MH CM dalam keterangannya kepada Serambinews.com, Senin (17/2/2024).

Menurutnya, kondisi di Aceh cukup ironis jika dibandingkan dengan provinsi tetangga seperti Sumatera Utara (Sumut), di mana gas LPG 3 kg tersedia di banyak kios dengan harga lebih terjangkau sekitar Rp16 ribuan, sementara di Aceh keberadaannya terbatas.

Selain itu, penerapan sistem barcode untuk pembelian BBM di SPBU Aceh jauh lebih ketat dibandingkan dengan Sumut, di mana masih banyak SPBU yang tidak mewajibkan sistem tersebut.

“Seharusnya ada kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat Aceh. Jika di Sumut masyarakat bisa mengakses BBM dan LPG dengan lebih mudah, mengapa di Aceh yang notabene penghasil migas justru diberi aturan yang lebih ketat?” tegasnya.

Dr Bukhari menegaskan bahwa ia mendukung penuh langkah Gubernur Aceh untuk meminta keadilan kepada Pertamina dalam pendistribusian BBM dan gas LPG.

Ia berharap ada evaluasi mendalam terhadap kebijakan barcode dan distribusi gas agar tidak merugikan masyarakat Aceh.

“Kami mendukung Gubernur Aceh untuk mendesak Pertamina agar lebih adil dalam memperlakukan Aceh. Jika memang regulasi ini harus diterapkan, maka harus ada kejelasan dan transparansi mengenai alasan serta manfaatnya bagi masyarakat Aceh.

Jangan sampai rakyat yang seharusnya menikmati hasil sumber daya alamnya sendiri malah menjadi korban kebijakan yang tidak proporsional,” tutup Dr. Bukhari.(*)