Lantik Sarjani dan Alzaizi, Ini Petuah Mualem yang Harus Dijalankan Pemkab Pidie

Laporan Muhammad Nazar l Pidie

SERAMBINEWS.COM, SIGLI- Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem melantik Bupati Pidie, Sarjani Abdullah SH dan Alzaizi di Ruang Paripurna DPRK Pidie, Selasa (18/2/2025).

Sebelum melantik, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf lebih dahulu mengambil sumpah terhadap Bupati Pidie, Sarjani Abdullah dan Wakil Bupati Pidie, Alzaizi, untuk periode, 2025-2030. 

Sementara pelantikan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna DPRK yang dipimpin Ketua DPRK Pidie, Anwar Sastra Putra, didampingi Wakil Ketua, T Zulkarnaini dan Wakil Ketua, T Saifullah TS. 

Pelantikan tersebut dihadiri, anggota DPR-RI asal Aceh, H Ruslan Daud atau HRD dan Nasir Djamil. Selain itu, hadir Kapolda Aceh, Irjen Pol Achmad Kartiko, Sekjen DPP Partai Aceh, Kamaruddin Abubakar atau Abu Razak, mewakil Wali Nanggroe Sulaiman Abda, mantan Menteri Pertahanan GAM, Zakaria Saman atau Apa Karya dan Ketua KPA Pidie, Usman Abdullah atau Man Tambo.

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, dalam sambutannya antara lain, mengatakan, bupati dan wakil bupati Pidie harus memiliki amanah dan bijaksana dalam mengemban tugas untuk lima tahun ke depan.

Menurutnya, tugas yang diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati bukanlah tugas ringan. Saat ini, pemimpin diberikan kepercayaan oleh masyarakat, tentunya harus dijawab dengan kerja keras dan kerja nyata. Program-program yang dibuat untuk kepentingan rakyat.

Kata Mualem, saat ini, bupati dan wakil bupati Pidie yang telah dilantik, tentunya untuk semua masyarakat Pidie. Bupati dan wakil bupati bukan untuk pendukung, tapi semua pendukung Pidie.

Selain itu, kata Gubernur Aceh, untuk mewujudkan roda pemerintahan berjalan, maka harus menjaga hubungan baik antara Pemkab dan DPRK hingga Forkopimda. 

Harmonisasi harus tercipta, agar pembamgunan yang dicita-citakan terlaksana. 
⊃1;
" Jika Pemkab dan DPRK hingga Forkopimda bercerai berai, maka pembangunan tidak akan jalan," jelasnya.

Menurutnya, jika tidak singkrong dan tidak sehaluan, maka akan jadi bumerang bagi pemerintah. Otomatis pembangunan akan terganggu.

Ia menambahkan, pembinaan ASN harus mengedepankan profeaional dan kapasitas. Juga harus mengubah mindset dilayani menjadi melayani. 

Pemerintah juga harus memiliki komunikasi baik dengan Pemerintah Aceh. 

Kata Muallem, bupati dan wakil bupati harus menggandeng akademisi untuk dilibatkan dalam pemerintahan. Sebab, jika pemerintah buntu ide, tentunya akan ada ide dari akademisi. 

Baik akademisi sebagai pakar ekonomi, kelautan, pertanian, perkebunan kelautan.