Fadlon Dukung Hapus QR Code Pertamina

Jangan dulu bicara Aceh, terlalu luas. Di Tamiang sendiri ada beberapa sumur minyak, masa ketika butuh bahan bakar minyak harus dipersulit. FADLON, Ketua DPRK Tamiang

SERAMBINEWS.COM, KUALASIMPANG - Ketua DPRK Aceh Tamiang, Fadlon mendukung penuh usulan penghapusan QR Code Pertamina. Selain menyusahkan masyarakat, kebijakan ini tidak sesuai dengan status Aceh sebagai hulu minyak dan gas (Migas) nasional.

“Kami mendukung Gubernur Aceh tentang QR Code Pertamina, sangat menyusahkan,” kata Fadlon kepada Serambi, Rabu (19/2/2025).

Fadlon menyadari penerapan QR Code ini dalam rangka mengendalikan penggunaan BBM bersubsidi. Namun realisasinya tidak didukung dengan sistem yang baik, sehingga hanya menimbulkan gejolak sosial. 

“Masyarakat kita berkelahi gara-gara QR Code, kehidupan masyarakat hari ini sudah memprihatinkan, jangan lagi dipersulit dengan hal-hal seperti ini,” ujarnya.

Kebijakan pembatasan BBM oleh Pertamina dinilainya juga tidak sesuai dengan status Aceh sebagai hulu migas nasional. Untuk tingkat terendah, beberapa sumur minyak yang dikelola Pertamina berada di Aceh Tamiang.

“Jangan dulu bicara Aceh, terlalu luas. Di Aceh Tamiang sendiri ada beberapa sumur minyak, masa ketika butuh bahan bakar minyak harus dipersulit,” ujar Fadlon.

Dukungan juga disampaikan Bupati Aceh Tamiang, Armia Pahmi yang meminta Pertamia menghapus QR Code. Sikap ini disampaikan  Armia dalam pidato perdananya sebagai kepala daerah usai dilantik pada Senin (17/2/2025) malam.

“Kami tegak lurus terhadap Pemerintah Aceh, dalam hal ini juga menolak pemaiakan QR Code Pertamina,” tegas Armia Pahmi.

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf dalam kesempatan itu sempat menceritakan beberapa pengalamannya ketika mendapati masyarakat yang menjadi korban atas penerapan ini. 

“Saya ini sering jalan, ketika pulang dari Medan, saya lihat ada bapak-bapak kehabisan minyak, dilarang isi karena tidak punya barcode,” kata Mualem. (mad) 

Masih Diterapkan

Sejumlah SPBU di Aceh Tamiang masih menerapkan QR Code Pertamina bagi pengendara yang ingin mengisi BBM bersubsidi. Kebijakan operator SPBU ini sempat dikritik sejumlah pengendara karena dinilai tidak mematuhi arahan Pemerintah Aceh.

“Tadi siang masih diinta kode (QR Code), kalau tidak punya kode tidak dilayani,” kata Khalif, pengendara ketika mengisi BBM di SPBU Tanahterban, Rabu (19/2/2025).

Dia menyesalkan sikap ini karena dinilainya sebagai pembangkangan terhadap Pemerintah Aceh. “Terlepas ini kebijakan Pertamina, tapi Aceh memiliki kekhususan,” ucapnya.

Salah seorang operator ketika ditemui mengaku hanya menjalankan tugas. Menurutnya sejauh ini belum ada instruksi untuk menghilangkan penerapan QR Code Pertamina. (mad)