Eks Keuchik Buket Panjou Divonis 5,5 Tahun Penjara, Terbukti Korupsi Dana Desa Rp 700 Juta Lebih

Laporan Maulidi Alfata | Aceh Timur

SERAMBINEWS.COM, IDI – Mahdi bin Ilyas, mantan Keuchik Buket Panjou, Kecamatan Nurussalam, Aceh Timur, dijatuhi hukuman 5 tahun 6 bulan penjara atau 5,5 tahun dalamkasus korupsi dana desa. 

Vonis tersebut dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, Selasa (11/3/2025) lalu. 

Selain hukuman penjara, Majelis Hakim yang diketuai Fauzi juga menjatuhkan denda sebesar Rp 200 juta, dengan subsidair 6 bulan kurungan. 

Mahdi juga turut diwajibkan membayar uang pengganti senilai Rp727 juta. 

Jika tidak mampu melunasi, ia harus menjalani hukuman tambahan selama satu tahun penjara.

Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan, Mahdi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Terdakwa telah menyalahgunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Buket Panjou tahun anggaran 2020, 2021, dan 2022, untuk kepentingan pribadi, sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 728.855.240,” ujar hakim dalam persidangan.

Kasus ini terungkap berdasarkan audit Inspektorat Kabupaten Aceh Timur, yang menemukan penyalahgunaan dana desa oleh terdakwa. 

Penggunaan anggaran tersebut tidak sesuai dengan peruntukan dalam APBG, sehingga berakibat pada kerugian negara.

Majelis hakim mempertimbangkan beberapa faktor dalam menjatuhkan vonis. 

Mahdi dinilai tidak mendukung program pemberantasan korupsi dan menyebabkan kerugian negara dalam jumlah besar, yang menjadi hal yang memberatkan. 

Namun, sikap kooperatif terdakwa selama persidangan serta rekam jejaknya yang belum pernah dihukum sebelumnya menjadi faktor yang meringankan.

Vonis ini menutup rangkaian persidangan kasus yang menarik perhatian publik, khususnya di Aceh Timur, terkait penyelewengan dana desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.(*)