Hitung Potensi di 17 Subsektor Ekonomi Kreatif, Kemenekraf Kerja Sama dengan BPS

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. 

Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya menyampaikan, sebagai kementerian baru, Kemenekraf perlu dukungan data statisik untuk menghitung berbagai potensi di 17 sub-sektor ekonomi kreatif.

"Tentu, data-data ini BPS mempunyai struktur hingga ke kabupaten, kota, dan juga akan melakukan survei sensus ekonomi 2026 yang dilakukan 10 tahun sekali,"

"Kami Kementerian Ekonomi Kreatif mempunyai kepentingan yang sangat besar dari data hasil sensus," kata Teuku Riefky saat ditemui di gedung Badan Pusat Statistik, Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2025). 

Ia menyambung, data dari hasil sensus tersebut nantinya juga akan diperlukan oleh para kepala daerah di seluruh Indonesia. 

Lebih lanjut disampaikan, beberapa indikator data yang diperlukan untuk mengukur kinerja sektor ekonomi kreatif meliputi lapangan pekerjaan, pembangunan terhadap PDB (Produk Domestik Bruto), ekspor, dan investasi. 

Selain berkolaborasi dengan BPS, sambungnya, Kemenekraf juga perlu berkolaborasi dengan para stakeholder (pemangku kepentingan), termasuk asosiasi dan para pegiat ekonomi kreatif di 17 sub-sektor. 

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, kerja sama ini merupakan simbiosis mutualisme.

Baca juga: Polres Aceh Selatan Ringkus Tersangka Pelecehan Seksual Anak Bawah Umur, Terungkap Ada Korban Lain

Baca juga: Belum Kembali, 20 Napi  LP Kutacane Terus Diburu, 17 Orang yang Tertangkap Ditempatkan di Mapolres

Secara teknis, katanya, pihak BPS membutuhkan dukungan penyediaan data-data administratif, dan nantinya akan menyediakan data statistik terkait sektor ekonomi kreatif. 

Sementara itu, pihak Kemenekraf akan memberi dukungan berupa penyajian data dalam bentuk konten yang menarik. 

"Kolaborasi yang akan diberikan oleh Kemenekraf adalah membantu BPS untuk membangun konten-konten yang lebih user friendly," kata Amalia dalam kesempatan yang sama, Kamis (13/3/2025).

Supaya, tambahnya, BPS tidak hanya menyajikan stastistik secara angka, tapi bisa menyajikan statistik dengan konten yang lebih bisa diterima oleh anak muda, dan dipahami lebih baik oleh masyarakat. 

Amalia mengatakan, kolaborasi ini sebelumnya juga dilakukan bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, tapi saat ini kembali dilanjutkan dengan Kementerian Ekonomi Kreatif. 

Sebagai bentuk tindak lanjut dari kerja sama ini, Teuku Riefky mengatakan, pihaknya akan membentuk tim kecil untuk berkolaborasi dengan tim dari BPS.

"Kami ingin sensus ekonomi 2026 itu persiapannya harus matang, yang menjadi bagian ekraf itu kami siap mendukung," ucap Teuku Riefky. 

Sebagai informasi, Sensus Ekonomi yaitu sensus yang dilakukan oleh BPS 10 tahun sekali untuk mendata para pelaku usaha di Indonesia.

Baca juga: Daya Beli Menurun, Masuki Pertengahan Ramadhan Pedagang Takjil di Idi Rayeuk Belum Balik Modal

Baca juga: Terjerat Dugaan Penyalahgunaan Wewenang, AKBP Jatmiko Dimutasi Jadi Pamen Baharkam Polri

Menambahkan dari laman BPS, melalui Sensus Ekonomi 2026 ini, pemerintah dan sektor lainnya akan memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai perkembangan dunia usaha di Indonesia. 

Data yang dikumpulkan nantinya juga akan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan strategis untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional.  

Adapun informasi yang nantinya disediakan dari Sensus Ekonomi 2026 meliputi struktur ekonomi, mencakup kewilayahan, skala usaha, lapangan usaha, serta benchmarking indikator ekonomi. 

Kemudian, informasi mengenai karakteristik usaha, yang mana mencakup kendala dan prospek usaha, kinerja dan daya saing usaha, serta permodalan dan investasi. 

Lalu, informasi seputar ekonomi digital dan ekonomi lingkungan, yang mana mencakup ekonomi digital, ekonomi hijau, serta ekonomi biru.(*)

Baca juga: PPA Beri Beasiswa Kuliah untuk 100 Anak Kurang Mampu di Aceh

Baca juga: Polisi Sita 8 Video Kekerasan Seksual Eks Kapolres Ngada, AKBP Fajar Dijerat Pasal Berlapis