Terkait Pemotongan Gaji Tenaga Kontrak 70 Persen, Begini Penjelasan Kepala BPKD Aceh Selatan 

Kepala BPKD Aceh Selatan, Syamsul Bahri menyayangkan, kebijaksanaan Bupati tersebut, justru dikonsumsi mentah-mentah oleh publik, sehingga terjadi multi tafsir di tengah-tengah masyarakat.

Laporan Ilhami Syahputra | Aceh Selatan 

SERAMBINEWS.COM,TAPAKTUAN - Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 900/791 terkait efisiensi anggaran tahun 2025 yang akhir-akhir ini menimbulkan kehebohan di tengah-tengah publik.

Terutama pada poin ke enam dalam surat keputusan Bupati yakni “Mengurangi gaji Tenaga Kontrak Sebesar Tujuh Puluh Persen”

Di tengah efisiensi anggaran yang dilakukan secara nasional, banyak daerah di Indonesia yang merumahkan tenaga kontrak. 

Namun, Pemkab Aceh Selatan, justru mengambil kebijakan yang berbeda sebagai jalan tengah untuk menghadapi situasi keuangan saat ini.

"Setelah memperhatikan kondisi keuangan daerah dan dampak di masyarakat jika dilakukan perumahan tenaga kontrak, Bupati berupaya mengambil kebijakan arif untuk tidak merumahkan tenaga kontrak yang ada di Aceh Selatan," ungkap Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Selatan, Syamsul Bahri, Jum'at (11/4/2025).

Kepala BPKD Aceh Selatan, Syamsul Bahri menyayangkan, kebijaksanaan Bupati tersebut, justru dikonsumsi mentah-mentah oleh publik, sehingga terjadi multi tafsir di tengah-tengah masyarakat.

Baca juga: VIDEO Amerika Pindahkan Aset Militernya ke Timur Tengah, Bakal Terjadi Perang Besar ?

Ia menjelaskan, sebenarnya tidak semua tenaga kontrak dilakukan pemotongan gaji.

"Tidak semua tenaga kontrak dipangkas sedemikian rupa.

Khusus untuk yang berkaitan ketenteraman dan ketertiban umum, pelayanan publik seperti Puskesmas, tim reaksi cepat, satpol PP dan WH, persampahan, guru, pemadam kebakaran, para medis pada prinsipnya tidak termasuk dalam kategori yang dilakukan pemotongan 70 persen dimaksud," terang Syamsul.

Syamsul menghimbau masyarakat untuk selektif dalam mengonsumsi isu yang beredar. 

"Insya Allah, pemerintah tetap berupaya mengambil keputusan sesuai dengan aturan, tentunya dengan mempertimbangkan berbagai aspek demi kemaslahatan," ujarnya.

"Sesuai arahan Bupati, untuk tenaga kontrak administrasi lainnya juga tetap bekerja seperti biasanya dan tetap akan mendapat hak sebagaimana mestinya," pungkasnya.

Baca juga: Polisi Tahan Ketua KP2 Aceh, Diduga Terlibat Kasus Penipuan Berkedok Rumah Bantuan, Raup Rp 1,5 M

Bupati Aceh Selatan Instruksikan SKPK Efisiensi APBK, Kurangi Perjalanan Dinas Hingga Gaji Kontrak