Wakil Ketua DPRA: Pembangunan RS Regional Bireuen Harus Dilanjutkan

Laporan Yusmandin Idris I Bireuen

SERAMBINEWS.COM, BIREUEN - Rumah Sakit Regional Bireuen yang berlokasi di Gampong Cot Buket, Kecamatan Peusangan, Bireuen dibangun sejak tahun 2021 lalu di lahan seluas 17 hektar  hingga kini
belum selesai dan mangkrak.

Kelanjutan pembangunan RS Regional memerlukan langkah cepat agar pembangunan dapat dilanjutkan tahun
depan.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRA, Ir H Saifuddin Muhammad SE, menjawab Serambinews.com, Rabu (16/4/2025) terkait kelanjutan pembangunan rumah sakit regional Bireuen itu.

“Penyelesaian pembangunan lima rumah sakit regional di Aceh seharusnya menjadi prioritas, terutama dengan sisa waktu dana Otonomi Khusus (Otsus) yang semakin menipis,” sebut Saifuddin Muhammad.

Dia mengatakan, dana Otsus Aceh saat ini hanya satu persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional dengan masa berlaku hingga 2027.

Saifuddin berharap, hubungan baik yang terjalin antara Gubernur Aceh Muzakir Manaf dengan Presiden Prabowo Subianto, dapat mempermudah penyelesaian berbagai persoalan di Aceh diantaranya
menyelesaikan berbagai pembangunan yang belum rampung.

Langkah yang dapat segera dilakukan kata Saifuddin pemerintah Aceh segera membentuk tim percepatan yang dapat mengaplikasikan ulang penyelesaian lima rumah sakit regional tersebut, baik melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) maupun dana Otsus.

Secara khusus, Saifuddin menyoroti kondisi pembangunan RS Regional Bireuen yang menurutnya berada di urutan paling akhir dan memiliki alokasi anggaran yang relatif kecil.

“Dari total anggaran yang diperkirakan mencapai Rp 700 miliar, baru sekitar Rp 53 miliar yang telah masuk anggaran pada tahun 2021 dan 2022 dan berhadap ada solusi mempercepat menyelesaikan rumah sakit tersebut,” ujarnya.

Selain pembangunan  rumah sakit yang belum rampung, Saifuddin juga menyoroti sejumlah proyek infrastruktur di Daerah Pemilihan (Dapil) Bireuen yang belum rampung, selain RS Regional juga  tiga bendungan irigasi yang belum rampung yaitu irigasi Aneuk Gajah Rheut di Peudada, bendungan Irigasi Seuke Pulot di Peusangan Siblah Krueng dan Irigasi Alue Geurutut di Kecamatan Makmur.

Saifuddin juga berharap Pemkab Bireuen memiliki konsep yang jelas untuk menuntaskan permasalahan ini.
“Pemkab Bireuen harus segera bergerak untuk menyisir kegiatan APBA yang belum selesai dan menyampaikan hasilnya kepada DPRA,” tambah Saifuddin.

Kemudian, DPRA dari wilayah Bireuen berjumlah tujuh orang juga akan membantu mencari solusi, termasuk mempertimbangkan sumber anggaran di luar dana Otsus dan APBA, seperti melibatkan pihak ketiga atau mencari sumber anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kami berupaya untuk mencari solusi pendanaan, baik melalui APBA maupun sumber lain di tingkat DPRA, demi menyelesaikan berbagai proyek pembangunan yang terbengkalai di Kabupaten Bireuen,” ujarnya.

Selain kesiapan selaku wakil rakyat, Saifuddin juga meminta agar dinas terkait, seperti Dinas Pengairan Aceh dapat melakukan perhitungan ulang kebutuhan anggaran untuk setiap bendungan dan memprioritaskan
penyelesaian satu bendungan terlebih dahulu, jika anggaran terbatas.(*)