Ingat! Mahar tak mesti Emas, bisa dalam bentuk lain, Simak Penjelasan Wakil Ketua MPU Lhokseumawe

Laporan Jafaruddin | Lhokseumawe

SERAMBINEWS.COM, LHOKSEUMAWE – Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Lhokseumawe mengimbau warga untuk tidak menjadikan mahalnya mahar dan resepsi sebagai hambatan dalam menjalankan sunnah Rasulullah SAW.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua I MPU Kota Lhokseumawe, Dr Tgk M Rizwan Haji Ali, MA terkait melonjaknya harga emas hingga menembus angka enam juta rupiah per mayam, sehingga mulai berdampak pada penyelenggaraan pernikahan di tengah masyarakat.

“Kita mengamati harga emas per mayam yang sudah tembus di atas enam juta rupiah. Ini jelas menjadi beban berat bagi calon pengantin dan keluarganya,” ujarnya kepada Serambinews.com, Sabtu (19/4/2025).

Menurutnya, mahalnya mahar, resepsi mewah, dan tradisi adat yang kompleks kerap kali menjadi penghalang utama bagi pasangan muda untuk menikah.

Padahal, pernikahan adalah jalan yang melindungi generasi muda dari pergaulan bebas dan kerusakan moral.

Tgk Rizwan menegaskan, bahwa syariat Islam sudah memberikan pedoman yang jelas mengenai mahar dan kemudahan pernikahan.

Ia mengutip sabda Rasulullah SAW bahwa sebaik-baik mahar adalah yang paling ringan.

“Mahar tidak mesti berupa emas. Bisa sesuatu yang bernilai atau bermanfaat,” terang Tgk Rizwan. 

“Kalau pun tetap memilih emas, maka jangan dijadikan syarat yang memberatkan,” katanya.

Lebih lanjut, ia mengajak masyarakat Aceh untuk mulai mengevaluasi sejumlah tradisi yang dianggap membebani prosesi pernikahan.

Seperti "uang hangus", "isi kamar", "peuneuwo", hingga resepsi besar-besaran yang tidak sesuai dengan kemampuan ekonomi sebagian besar keluarga.

“Kalau kita ingin menyelamatkan generasi muda, menyelamatkan keluarga dan masyarakat dari kerusakan, maka kita harus mulai dari mempermudah urusan pernikahan,” tegasnya.

MPU Lhokseumawe berharap imbauan ini bisa menjadi bahan renungan bagi seluruh elemen masyarakat.

Agar semangat membangun keluarga tidak terkendala oleh tekanan ekonomi dan beban sosial yang tidak perlu.(*)