Berita Aceh Utara

Pemkab Aceh Utara Siapkan Lahan 35 Hektare Lebih untuk Sekolah Rakyat, Proposal Sudah ke Kemensos

Sebagai bentuk keseriusan, Pemkab telah menyiapkan lahan seluas 351.723 meter persegi di Desa Meunye Matang Ubi, Kecamatan Lhoksukon, untuk mendukung

Penulis: Jafaruddin | Editor: Mursal Ismail
Pemkab Aceh Utara 
USUL SEKOLAH RAKYAT - Sekda Aceh Utara, Dr A Murtala bersama Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Aceh Utara, Iskandar MSi foto bersama dengan Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, usai mengusulkan pembangunan sekolah rakyat ke Kemensos baru-baru ini. 

Sebagai bentuk keseriusan, Pemkab telah menyiapkan lahan seluas 351.723 meter persegi di Desa Meunye Matang Ubi, Kecamatan Lhoksukon, untuk mendukung pembangunan sekolah inklusif tersebut.

Laporan Jafaruddin | Aceh Utara

SERAMBINEWS.COM, LHOKSUKON – Pemkab Aceh Utara resmi mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat kepada Kementerian Sosial RI. 

Hal ini sebagai langkah nyata mendukung akses pendidikan untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, dengan demikian bisa menekan angka putus sekolah di Aceh Utara.

Sebagai bentuk keseriusan, Pemkab telah menyiapkan lahan seluas 351.723 meter persegi di Desa Meunye Matang Ubi, Kecamatan Lhoksukon, untuk mendukung pembangunan sekolah inklusif tersebut.

Lahan seluas 351.723 meter persegi jika dikonversikan ke hektare menjadi 35 hektare lebih. 

“Ini bukan sekadar komitmen administratif, tapi bentuk nyata kepedulian terhadap masa depan generasi muda Aceh Utara,” ujar Sekretaris Daerah Aceh Utara, Dr A Murtala, MSi, dalam keterangannya usai kegiatan klarifikasi program di Jakarta, Jumat (18/4/2025).

Dalam proposal resmi yang dikirim ke Kementerian Sosial pada 21 Maret 2025, Pemkab Aceh Utara melampirkan dokumen lengkap, termasuk sertifikat lahan, peta lokasi, dan surat dukungan Bupati.

Baca juga: Kerbau Peliharaannya Mati, Lansia di Aceh Barat Ini Menangis Hingga Viral, Bupati Datang Membantu

Tujuannya jelas, menciptakan akses pendidikan formal, pendidikan karakter, dan pelatihan vokasional bagi anak-anak dari keluarga rentan.

“Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 menjadi dasar hukum yang kuat bagi daerah untuk ikut ambil bagian. Sekolah Rakyat adalah bagian penting dari strategi nasional mengentaskan kemiskinan ekstrem,” tegas Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Aceh Utara, Iskandar MSi,

Pemkab Aceh Utara juga aktif mengikuti agenda verifikasi dan sinkronisasi yang digelar oleh Kementerian Sosial bersama pemerintah daerah seluruh Indonesia.

Di hadapan tim verifikasi pusat, delegasi Aceh Utara mempresentasikan kesiapan lahan dan teknis pembangunan.

Sekolah Rakyat digagas untuk menjawab persoalan akses pendidikan di komunitas marginal, dengan pendekatan yang menekankan keberkahan, kesetaraan, dan kemandirian melalui pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.

“Jika sekolah ini berhasil dibangun, maka tidak ada alasan lagi bagi anak-anak kita untuk berhenti sekolah karena alasan ekonomi,” tutur Dr Murtala. (*)

Baca juga: Luna Maya & Maxime Bouutier Dikabarkan Segera Menikah, Ternyata Nagita Slavina Jadi Mak Comblang

 

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved