Ini Hasil Pertemuan HRB dengan Mentan, Permohonan Lahan PSR 1.000 Ha Dialihfungsikan ke Jagung

Laporan Khalidin Umar Barat | Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) RI menyetujui permohonan lahan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) seluas 1.000 hektare (ha), dialihfungsikan untuk tanaman jagung.

Persetujuan tersebut disampaikan saat Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman menerima audensi Wali Kota Subulussalam, Haji Rasyid Bancin atau HRB bersama sejumlah kepala daerah lainnya, Kamis (24/4/2025), di Kantor Kementerian Pertanian RI.

Dalam keterangan persnya kepada Serambinews.com, Wali Kota Subulussalam, Haji Rasyid Bancin mengajukan sejumlah usulan pada Menteri Pertanian RI, Amran Sulaiman.

"Salah satu usulan yang langsung disetujui dan ditindaklanjuti adalah permohonan lahan PSR 1.000 ha, dialihfungsikan menjadi lahan jagung," kata HRB kepada Serambinews.com.

Untuk program ini, kata HRB, Kementan juga akan membantu benihnya. 

Pemko Subulussalah melalui Dinas Pertanian diminta segera bergerak untuk meninjaklanjuti. 

Terkait dengan hal ini, HRB pun meminta Distanbunkan Kota Subulussalam segera berkoordinasi dengan Kementan agar program tersebut secepatnya terlaksana.

"Saya minta Kepala Distanbunkan Subulussalam segera menindaklanjuti, berkoordinasi dengan Kementan. Jika ini berhasil maka tahun depan akan ditambah luasannya," ujar HRB.

Menurut HRB, program pengembangan jagung ini menjadi langkah strategis daerah dan selaras dengan 4 program utama pemerintah.

Ada pun empat program utama Pemerintahan Prabowo Subianto yakni: swasembada, hilirisasi, makanan bergizi, dan ketahanan energi. 

Untuk mendukung ketahanan pangan di Kota Subulussalam, HRB juga memohon bantuan alat pertanian berupa traktor modern mulai berkapasitas kecil hingga besar.

Usulan berupa traktor roda 2 (traktor tangan), traktor roda 4, traktor mikro, traktor mini, traktor sedang, dan traktor besar.

Untuk usulan ini, kata HRB, masih menunggu proses dari Kementan RI.

Namun ada beberapa permohonan lain yang disampaikan HRB untuk kemajuan pertanian Kota Subulussalam namun belum dapat disetujui karena berbagai pertimbangan.