Wagub Sentil Perusahaan Sawit

Ada 70 perusahaan PKS (pabrik kelapa sawit) di Aceh, tapi CPO-nya selalu dibawa ke Medan. Setiap hari truk-truk itu merusak jalan kita. Kita rugi, semua masih ditentukan oleh Medan. Fadhlullah, Wakil Gubernur Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Wakil Gubernur (Wagub) Aceh, Fadhlullah, menyentil para pengusaha industri kelapa sawit di Aceh yang dinilai masih sangat tergantung kepada provinsi tetangga. Hampir semua CPO (crude palm oil) yang dihasilkan dari kelapa sawit itu diekspor ke luar negeri melalui Pelabuhan Belawan di Sumatera Utara. Kritikan tersebut diungkap Wagub Fadhlullah dalam sambutannya saat membuka acara Simposium Ekonomi yang digelar oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) Regional Aceh, di Aula Lantai 8 Gedung Landmark BSI, Kamis (24/4/2025).

Wagub yang akrab disapa Dek Fadh ini mengatakan, pola ekonomi lama para pengusaha Aceh yang masih bergantung kepada provinsi tetangga, terus merugikan Aceh, terutama dalam industri kelapa sawit. “Ada 70 perusahaan PKS (pabrik kelapa sawit) di Aceh, tapi CPO-nya selalu dibawa ke Medan. Setiap hari truk-truk itu merusak jalan kita. Kita rugi, semua masih ditentukan oleh Medan,” ungkap Wagub.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Aceh, Safuadi, mengungkapkan selama ini Aceh setiap tahunnya rugi Rp 372 miliar akibat proses ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak mentah sawit yang dilakukan lewat pelabuhan di Sumatera Utara. Menurut Safuadi, berdasarkan data Distanbun Aceh per Oktober 2024, produksi CPO Tanah Rencong telah menembus angka 1 juta ton per tahun. 

Meski komoditas ini menjadi tulang punggung ekspor nonmigas provinsi Aceh, hanya sekitar 70 ribu ton atau tujuh persen yang diekspor melalui pelabuhan lokal seperti Krueng Geukuh di Aceh Utara dan Calang di Aceh Jaya.

Sementara sisanya, sekitar 930 ribu ton, masih harus diangkut dengan truk tangki sejauh ratusan kilometer menuju pelabuhan ekspor di Sumatra Utara. “Jika seluruh CPO diekspor dari pelabuhan Aceh, bea keluar yang kini dinikmati provinsi lain akan berpindah ke Aceh dan nilainya bisa ratusan miliar. Dan akan berdampak pada hitungan Dana Bagi Hasil (DBH) bagi Aceh,” ujar Safuadi, Selasa (22/4/2025).

Dalam Simposium Ekonomi di Landmark BSI di Banda Aceh kemarin, Wagub Fadhlullah menyatakan, di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf-Fadhlullah (Mualem-Dek Fadh), Aceh akan lebih mandiri dan tidak lagi bergantung pada provinsi tetangga. “InsyaAllah dalam waktu dekat, kita akan putus ranting ketergantungan itu. Kita ingin Aceh ekspor langsung dari tanahnya sendiri,” lanjut Dek Fadh, penuh optimisme.

Apresiasi 

Fadhlullah, yang hadir pada acara tersebut mewakili Gubernur Aceh Muzakir Manaf, pada kesempatan itu juga memberikan apresiasi tinggi kepada BSI dan PWI. Wagub Fadhlullah menegaskan bahwa peran wartawan menjadi kunci arah pembangunan dan ekonomi Aceh ke depan. Menurutnya, saat ini Aceh sedang menapaki jalur strategis menuju kemandirian ekonomi.

“UMKM ini tercantum dalam visi misi kami. Ke depan, seluruh perusahaan yang beroperasi di Aceh juga harus membuka rekening di Aceh. Ini bagian dari strategi kedaulatan ekonomi daerah,” ujar Fadhlullah dalam pidatonya.

Di hadapan Ketua dan Sekretaris PWI se-Aceh dan puluhan wartawan lintas media, Wagub menjelaskan bahwa kekayaan letak geografis Aceh yang sangat strategis, ternyata belum dimanfaatkan secara maksimal. "Padahal, semua jalur penerbangan dan kapal harus melewati Aceh. Dari segi letak geografis, seharusnya kita tidak boleh miskin,” kata Dek Fadh.

Selain penguatan infrastruktur ekonomi, Fadhlullah juga menyinggung rencana investasi besar dari Mubadala, perusahaan asal Uni Emirat Arab. Ia menyebut investasi ini akan membuka babak baru bagi pembangunan industri dan lapangan kerja di Aceh.

“Dengan kehadiran Mubadala, kita berharap insyaallah nantinya akan lahir investasi yang benar-benar menguntungkan rakyat Aceh,” harapnya.

Wagub Aceh berharap simposium ini menjadi momen sinergitas antara PWI Aceh dan BSI, untuk menjadikan wartawan sebagai pengawas independen atas jalannya pembiayaan UMKM di seluruh Aceh. Dengan semangat kolaboratif dan visi kemandirian ekonomi yang semakin terang, Aceh kini melangkah menuju babak baru pembangunan ekonomi yang lebih berdaulat dan berkeadilan.

Penyaluran KUR

Sementara itu, Regional CEO BSI Aceh Wachjono, dalam presentasinya menyampaikan bahwa BSI telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) melampaui target pemerintah. Dari penyaluran tersebut, sektor perdagangan menyerap 47 persen, terbanyak jika dibandingkan dengan sektor lainnya. Diikuti oleh pertanian sebesar 27 % , dengan Banda Aceh dan Aceh Besar sebagai penerima terbanyak.

Wachjono sangat berterima kasih atas berbagai pemberitaan media massa di Aceh selama ini, yang terus memberitakan berbagai informasi penting dari BSI kepada masyarakat Aceh.

Ia sangat mengapresiasi peran dari para wartawan yang terus mengedukasi masyarakat mengenai berbagai kebijakan perbankan demi pengembangan ekonomi. “Mudah-mudahan acara ini membawa keberkahan bagi kita semua,” ucap Wachjono.(nal)

Ini waktu yang tepat membangun pabrik pengolahan CPO di Aceh. Saya menyarankan lokasinya di barat selatan Aceh (Barsela) dan pantai timur Aceh. Munawar AR, Anggota DPRA

Bangun Pabrik di Barsela dan Pantai Timur

Anggota DPRA, Munawar AR yang akrab disapa Ngoh Wan, memberikan tanggapan terkait kerugian Aceh akibat ekspor Crude Palm Oil (CPO) melalui Sumatera Utara. Ditegaskan Ngoh Wan, yang lebih konyolnya lagi mobil angkutan CPO ini telah merusak infrastruktur jalan di Aceh. Sehingga tiap tahun Aceh menganggarkan uang dari APBA untuk memperbaiki jalan yang rusak, sedangkan PAD masuk ke wilayah lain.

"Ini kerugian yang cukup besar bagi Aceh sehingga harus segera diakhiri. Aceh harus mandiri dengan memanfaatkan semua sumber daya alam (SDA) yang ada untuk rakyat dan pembangunan Aceh," harapnya. Ngoh Wan merekomendasikan agar Gubernur Aceh segera mengambil langkah bijak dan strategis dalam menyikapi persoalan ini.

"Hilangnya potensi pendapatan daerah hingga Rp 372 miliar per tahun merupakan masalah serius yang tidak boleh diabaikan," tegas politisi muda PKB Aceh.  Ngoh Wan menekankan pentingnya pembangunan pelabuhan ekspor CPO di wilayah Aceh agar hasil kekayaan alam bisa memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat setempat.

Ia juga menyorot perlunya kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRA, serta kementerian terkait untuk merealisasikan infrastruktur pendukung, termasuk pelabuhan dan industri hilirisasi sawit. 

"Hal ini bukan hanya soal ekonomi, tapi juga kedaulatan dan kemandirian Aceh dalam mengelola sumber daya alamnya sendiri," tegas Ketua Fraksi PKB di DPRA. Disamping itu, kata Ngoh Wan, sudah waktunya Aceh membangun pabrik yang dapat mengolah CPO menjadi aneka produk. 

Karena CPO bisa diolah menjadi berbagai produk, baik untuk kebutuhan makanan, industri, maupun kosmetik. Produk-produk ini meliputi minyak goreng, margarin, shortening, sabun, deterjen, biodiesel, dan berbagai bahan baku untuk produk makanan olahan seperti mie instan, kue, dan cokelat. 

"CPO juga digunakan dalam pembuatan produk kosmetik seperti lipstik dan lotion.  Jadi sudah waktunya Aceh membangun pabrik sendiri yang bisa menghasilkan berbagai produk-produk olahan dari CPO," ujar Ngoh Wan.

Apalagi, kata Ngoh Wan, data luas lahan kelapa sawit di Aceh mencapai sekitar 470.826 hektar, dengan produksi CPO sekitar 966 ribu ton per tahun, dan bahkan telah menembus angka 1 juta ton per tahun. Lahan sawit ini terbagi antara perkebunan rakyat dan perkebunan perusahaan melalui hak guna usaha (HGU). 

Perkebunan sawit rakyat di Aceh mencapai 263 ribu hektar, sementara lahan sawit milik perusahaan sekitar 220 ribu hektar. "Jadi ini waktu yang tepat membangun pabrik pengolahan CPO di Aceh. Saya menyarankan pabrik pengolahan CPO dibangun di barat selatan Aceh (Barsela), dan pantai timur Aceh mengingat luasnya sebaran kebun sawit di sana," ujar Ngoh Wan. Dampak dari pabrik itu sangat besar untuk Aceh. 

Selain dapat mengolah berbagai produk turunan dari CPO, juga menyerap lapangan kerja yang sangat besar. "Pabrik pengolahan CPO ini dapat menyerap tenaga kerja yang sangat banyak. Makannya Pemerintah Aceh harus mampu memprioritaskan untuk mewujudkan pabrik pengolahan CPO di Aceh," tegas Munawar AR.(adi)