Jumat, 10 April 2026

Berita Aceh Timur

Akses Data PAD Aceh Timur Dinilai Sulit, Ini Solusi Ditawarkan Pengamat Kebijakan Publik Daerah

Fuadi, seorang pengamat kebijakan publik daerah, menilai bahwa hingga kini masyarakat masih kesulitan untuk mendapatkan akses terhadap data penerimaan

Penulis: Maulidi Alfata | Editor: Mursal Ismail
Chat GPT
ILUSTRASI PAD - Ilustrasi Dana Pendapatan Daerah atau PAD 

Fuadi, seorang pengamat kebijakan publik daerah, menilai bahwa hingga kini masyarakat masih kesulitan untuk mendapatkan akses terhadap data penerimaan dan penggunaan PAD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK).

Laporan Maulidi Alfata | Aceh Timur

SERAMBINEWS.COM, IDI – Minimnya keterbukaan informasi terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Timur kembali menjadi sorotan.

Fuadi, seorang pengamat kebijakan publik daerah, menilai bahwa hingga kini masyarakat masih kesulitan untuk mendapatkan akses terhadap data penerimaan dan penggunaan PAD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK).

"Data PAD itu bukan milik segelintir elite. Itu hasil kontribusi rakyat dan rakyat berhak tahu ke mana uang itu digunakan," tegas Fuadi kepada wartawan, Sabtu (3/5/2025).

Menurutnya, informasi tentang PAD seharusnya mudah diakses oleh publik sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat.

Fuadi menekankan bahwa prinsip keterbukaan adalah salah satu pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Lebih jauh, ia juga menyoroti lemahnya peran pengawasan dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur dalam memastikan keterbukaan anggaran daerah.

Baca juga: Harga Minyak Nilam Anjlok Lagi di Abdya, Pemilik Ketel Wisman: Dampak belum Ada Kontrak Baru

Menurut Fuadi, DPRK tidak boleh hanya berfungsi secara formal dalam pembahasan anggaran, tetapi juga harus aktif memperjuangkan hak masyarakat untuk mengetahui bagaimana uang rakyat dikelola.

"DPRK harus hadir bukan sekadar untuk menyetujui anggaran, tapi juga mendorong keterbukaan informasi. Ini bagian dari tanggung jawab moral dan amanat rakyat," ujarnya.

Fuadi mengingatkan bahwa keterbukaan informasi publik bukan hanya sebuah pilihan, melainkan kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Keterbukaan pengelolaan PAD, lanjutnya, juga merupakan upaya membangun kepercayaan publik dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan daerah.

Sebagai bentuk kontribusi pemikiran, Fuadi menawarkan beberapa solusi konkret untuk memperbaiki sistem pengelolaan PAD di Aceh Timur, terutama bagi bupati baru yang kini memimpin.

Beberapa langkah yang disarankannya antara lain:

Baca juga: Harga Emas di Pidie Kini di Bawah Rp 6 Juta Per Mayam, Begini Rincian Lengkap Edisi 3 Mei 2025 

Membangun Portal Digital Resmi

Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved