Akses Data PAD Aceh Timur Dinilai Sulit, Ini Solusi Ditawarkan Pengamat Kebijakan Publik Daerah

Fuadi, seorang pengamat kebijakan publik daerah, menilai bahwa hingga kini masyarakat masih kesulitan untuk mendapatkan akses terhadap data penerimaan dan penggunaan PAD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK).

Laporan Maulidi Alfata | Aceh Timur

SERAMBINEWS.COM, IDI – Minimnya keterbukaan informasi terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Timur kembali menjadi sorotan.

Fuadi, seorang pengamat kebijakan publik daerah, menilai bahwa hingga kini masyarakat masih kesulitan untuk mendapatkan akses terhadap data penerimaan dan penggunaan PAD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK).

"Data PAD itu bukan milik segelintir elite. Itu hasil kontribusi rakyat dan rakyat berhak tahu ke mana uang itu digunakan," tegas Fuadi kepada wartawan, Sabtu (3/5/2025).

Menurutnya, informasi tentang PAD seharusnya mudah diakses oleh publik sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat.

Fuadi menekankan bahwa prinsip keterbukaan adalah salah satu pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Lebih jauh, ia juga menyoroti lemahnya peran pengawasan dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur dalam memastikan keterbukaan anggaran daerah.

Baca juga: Harga Minyak Nilam Anjlok Lagi di Abdya, Pemilik Ketel Wisman: Dampak belum Ada Kontrak Baru

Menurut Fuadi, DPRK tidak boleh hanya berfungsi secara formal dalam pembahasan anggaran, tetapi juga harus aktif memperjuangkan hak masyarakat untuk mengetahui bagaimana uang rakyat dikelola.

"DPRK harus hadir bukan sekadar untuk menyetujui anggaran, tapi juga mendorong keterbukaan informasi. Ini bagian dari tanggung jawab moral dan amanat rakyat," ujarnya.

Fuadi mengingatkan bahwa keterbukaan informasi publik bukan hanya sebuah pilihan, melainkan kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Keterbukaan pengelolaan PAD, lanjutnya, juga merupakan upaya membangun kepercayaan publik dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan daerah.

Sebagai bentuk kontribusi pemikiran, Fuadi menawarkan beberapa solusi konkret untuk memperbaiki sistem pengelolaan PAD di Aceh Timur, terutama bagi bupati baru yang kini memimpin.

Beberapa langkah yang disarankannya antara lain:

Baca juga: Harga Emas di Pidie Kini di Bawah Rp 6 Juta Per Mayam, Begini Rincian Lengkap Edisi 3 Mei 2025 

Membangun Portal Digital Resmi

Pemerintah daerah diharapkan menyediakan platform daring yang menampilkan data PAD secara transparan, mulai dari rincian sumber penerimaan hingga penggunaan dana secara berkala.

Publikasi Laporan Keuangan Berkala

Laporan penggunaan PAD perlu dipublikasikan secara rutin dengan format yang sederhana dan mudah dipahami masyarakat umum, bukan hanya dalam bentuk laporan teknis yang sulit dicerna.

Digitalisasi Proses Pajak dan Retribusi

Penggunaan teknologi dalam proses pemungutan pajak dan retribusi dinilai penting untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi kebocoran, dan memperkuat akuntabilitas.

Pelibatan Masyarakat dalam Pengawasan

Fuadi mendorong adanya forum-forum terbuka atau sistem pelaporan online di mana masyarakat bisa ikut memantau dan mengawasi pengelolaan PAD secara aktif.

Edukasi Publik tentang Pajak dan Retribusi

Ia menilai penting adanya upaya edukasi kepada masyarakat tentang arti penting kontribusi mereka melalui pajak dan bagaimana kontribusi itu kembali dalam bentuk pelayanan dan pembangunan.

"Kalau data PAD dibuka, masyarakat bisa ikut mengawal penggunaannya. Ini bukan soal teknis lagi, tapi soal komitmen dan kemauan politik dari pemerintah daerah," tandas Fuadi.

Ia menambahkan, jika pemerintah daerah mau mengambil langkah-langkah keterbukaan ini dengan serius, dirinya optimis pengelolaan PAD di Aceh Timur akan menjadi lebih baik.

Dengan sistem yang transparan dan partisipatif, pembangunan daerah akan lebih tepat sasaran, dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah akan semakin menguat.

"Pengelolaan PAD yang transparan adalah pondasi bagi keadilan dan kesejahteraan masyarakat Aceh Timur," pungkasnya. (*)