Kapolres Aceh Timur Pimpin Upacara Hari Otda, Bacakan Sambutan Mendagri RI

Ringkasan Berita:

• Kapolres Aceh Timur, AKBP Irwan Kurniadi, memimpin upacara Hari Otonomi Daerah ke-30 dan membacakan amanat Mendagri.
• Ia menekankan pentingnya sinkronisasi program pusat dan daerah serta reformasi birokrasi berbasis digital agar pelayanan publik lebih efektif.
• Delapan klaster prioritas nasional, termasuk pangan, energi, pendidikan, kesehatan, dan penurunan kemiskinan, menjadi fokus yang harus dijawab daerah.

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Maulidi Alfata | Aceh Timur

SERAMBINEWS.COM, IDI - Tiga dekade otonomi daerah (Otda) berjalan di Indonesia, namun tantangannya justru semakin kompleks. 

Di Aceh Timur, momentum Hari Otonomi Daerah Ke XXX Tahun 2026 dimanfaatkan untuk menegaskan satu pesan yang mendesak yakni daerah tidak boleh berjalan sendiri.

Pesan itu disampaikan langsung oleh Kapolres Aceh Timur, AKBP Irwan Kurniadi, SIK saat membacakan amanat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Jenderal Polisi (Purn) Prof H Muhammad Tito Karnavian, Senin (27/4/2026).

"Sinkronisasi program pusat dan daerah menjadi kunci agar pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran," tegasnya.

Tahun ini, otonomi daerah dihadapkan pada delapan klaster prioritas nasional yang harus dijawab oleh setiap pemerintah kabupaten dan kota tanpa terkecuali, termasuk Aceh Timur.

Baca juga: Wabup Abdya Jadi Inspektur Apel Hari Otda, Ini 8 Hal Strategis Prioritas Pemerintah Pusat dan Daerah

Delapan klaster itu adalah:

• Kedaulatan pangan
• Kemandirian energi dan air
• Pendidikan
• Kesehatan
• Hilirisasi dan industrialisasi
• Infrastruktur dan ketahanan bencana
• Ekonomi kerakyatan berbasis desa
• Penurunan kemiskinan

Bukan Daftar Biasa

Kedelapan klaster ini adalah cermin dari persoalan nyata yang masih dihadapi jutaan warga di daerah dan Aceh Timur.

Tentu dengan segala potensi sekaligus tantangannya, tidak luput dari tanggung jawab tersebut.

Salah satu kritik substansial yang mengemuka adalah soal wajah birokrasi daerah yang kerap lamban dan tidak adaptif. 

Baca juga: Pj Gubernur Aceh Hadiri Peringatan Otda Ke-28 di Surabaya, Mendagri Singgung Soal Ekonomi Hijau

Kapolres Aceh Timur menegaskan bahwa di era transformasi digital ini, birokrasi tidak lagi punya ruang untuk bergerak lambat.

"Birokrasi harus lincah dan berorientasi hasil. Pelayanan publik harus semakin mudah diakses masyarakat," ujarnya.

Reformasi birokrasi berbasis hasil yang didukung digitalisasi terintegrasi disebut bukan lagi sekadar agenda wacana.

Melainkan tuntutan yang harus segera diwujudkan agar pemerintahan daerah benar-benar hadir dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.