Abdya

Anggota DPRK Abdya Deviyani: Keterlibatan Perempuan Dalam Politik Sangat Diperlukan

Deviyani menyebutkan, KPPI ini adalah organisasi yang mendorong keterlibatan perempuan dalam dunia politik, khususnya dalam pemilu dan legislatif... 

Editor: Eddy Fitriadi
For Serambinews.com
FOTO BERSAMA - Anggota DPRK Aceh Barat Daya (Abdya) Deviyani foto bersama Ketua Presidium KPPI 2025, Irma Suryani Chaniago, usai acara Focus Group Discussion (FGD) Nasional yang diselenggarakan oleh Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/5/2025). 

Laporan Masrian Mizani I Aceh Barat Daya 

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat Daya (Abdya) Deviyani menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Nasional yang diselenggarakan oleh Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/5/2025).

FGD ini mengusung tema “Anggota Legislatif (Aleg) Memahami Postur Anggaran, Komunikasi Publik, dan Memaknai Undang-Undang Pemilu serta Strategi Pemenangan Politisi Perempuan”.

Deviyani menyebutkan, KPPI ini adalah organisasi yang mendorong keterlibatan perempuan dalam dunia politik, khususnya dalam pemilu dan legislatif. 

Tujuannya, kata Deviyani, meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen, memastikan pemilu yang adil dan kondusif, dan mendukung perempuan yang ingin berkarier di dunia politik.

Dalam misi KPPI, jelas Deviyani, melakukan penyadaran, pendidikan, dan advokasi hak-hak politik perempuan.

“Kita juga ingin mengawal dan melakukan pengawasan kebijakan publik untuk memastikan terpenuhinya hak-hak perempuan,” kata Deviyani kepada Serambinews.com, Selasa (6/5/2025).

Kemudian, sambung Deviyani, mewujudkan Indonesia yang demokratis dan berkeadilan dengan memperkuat posisi dan peran politik perempuan melalui perjuangan pemenuhan hak-hak perempuan khususnya dalam bidang politik.

“Tentu ini dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan, solidaritas, persaudaraan, toleransi, transparansi, dan musyawarah,” ucapnya.

Dalam FGD itu, kata Deviyani, banyak hal yang disampaikan oleh Ketua Presidium KPPI 2025, Irma Suryani Chaniago. Selain memberikan pemahaman komprehensif tentang struktur dan postur anggaran negara, juga untuk memastikan anggota legislatif perempuan dapat memastikan anggaran bermanfaat bagi masyarakat.

“Menurut hemat kami, keterlibatan perempuan dalam dunai politik sangat diperlukan. Sebab tidak semua kebutuhan perempuan dapat dipahami oleh semua orang. Perempuan juga berhak mengambil andil dalam membicarakan arah kemajuan bangsa ini,” ujarnya.

Dulu, kata Deviyani, perempuan tidak diperkenankan sekolah, hanya diperbolehkan membersihkan rumah, memasak, menjahit, mengurus anak, dan lainnya. Sehingga perempuan tidak mendapatkan akses pendidikan yang layak.

“Kami pikir, pemikiran seperti ini sudah tidak berlaku lagi di zaman sekarang. Perempuan harus mengambil peran, memiliki wawasan luas, dan mengambil bagian dalam dunia politik. Sehingga hak-hak dan aspirasi perempuan dapat diwujudkan lewat anggota legislatif perempuan,” ucap Deviyani.

Ia menyebutkan, yang membuat perempuan begitu sulit masuk dalam dunia perpolitikan karena masih ada anggapan bahwa derajat perempuan adalah di bawah laki-laki. Perempuan adalah mahluk lemah dan lain sebagainnya.

“Kita lupa, bahwa Cut Nyak Dien dan Laksamana Hayati adalah perempuan Aceh yang tangguh, ulet, dan cerdas, mereka bahkan ikut berperang melawan penjajah. Oleh karenanya, perempuan harus bangkit, ikut andil dalam dunia politik, tanpa meninggalkan kodrat sebagai kaum hawa,” pungkas Deviyani. (*)

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved