Ketua Fraksi Gerindra DPRK Banda Aceh Minta Wali Kota Bentuk Perumda Pasar

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPRK Banda Aceh, Ramza Harli mengaku prihatin dengan kondisi tidak beroperasi lagi 285 dari 500 toko di Pasar Aceh. Ia meminta Pemerintah Kota (Pemko) turun tangan mengatasi masalah ini agar Pasar Aceh tidak mati.

"Untuk mengatasi agar pasar jangan sampai mati, saya minta Pemerintah Kota Banda Aceh agar segera membentuk Perumda Pasar guna mengelola seluruh pasar dan sarana perdagangan milik pemko yang ada di Kota Banda Aceh," katanya, Kamis (8/5/2025).

Menurut Ramza, Pasar Aceh dan pasar tradisional lainnya memainkan peran penting dalam mendukung perekonomian dan juga sebagai tempat bagi masyarakat untuk berbelanja guna memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Oleh karena itu pasar ini harus dikelola dengan baik dan profesional agar terus tumbuh dan berkembang.

"Pemerintah harus peduli dengan kondisi ini, pasar tidak boleh sepi. Pedagang harus diberdayakan karena mereka pelaku yang menggerakkan roda perekonomian agar terus berputar, mereka tidak boleh dibiarkan rugi," imbuhnya.

Karena itu, Ramza berharap pemerintah harus terus memperbaiki dan mengembangkan infrastruktur perdagangan di Pasar Aceh dengan menyesuaikan kondisi saat ini dimana kecenderungan masyarakat dengan cara belanja online. 

"Agar pasar ini maju dan terus berkembang, maka sudah saatnya pasar dikelola oleh badan usaha dimana mereka bisa fokus untuk mengelola pasar secara profesional. Jadi sebaiknya tidak lagi dikelola oleh dinas," lanjutnya.

"Suasana di pasar itu harus hidup dan menyenangkan pengunjung. Disitu tidak hanya menjual pakaian saja, harus ada produk lainnya. Saya yakin bila dikelola oleh perusahaan pasti akan maju kembali. Kita bisa cari direksi dari orang yang ahli dan berpengalaman dalam mengelola pasar, sesuai dengan kondisi saat ini," jelasnya.

Ramza menyarankan Pemko Banda Aceh untuk belajar dibeberapa daerah yang pasarnya dikelola oleh Perusahaan Daerah. "Bila semuanya telah sepakat saya harap pemko segera mempersiapkan Naskah Akademik untuk syarat pengajuan qanun guna dibahas bersama dengan DPRK," tutup Ketua Banleg DPRK ini.(*)