Wagub: Inflasi Tingkatkan Garis Kemiskinan, Pemerintah Aceh Fokus Stabilkan Harga

“Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi dalam menghadapi isu pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi pendapatan daerah.” FADHLULLAH, Wakil Gubernur Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Dalam upaya mewujudkan Aceh yang maju dan bermartabat, Pemerintah Aceh bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), di Aula Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Rabu (14/5/2025) 

Pertemuan yang dipimpin Wakil Gubernur (Wagub) Aceh, Fadhlullah menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam menekan laju inflasi dan mempercepat transformasi digital daerah.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkuat sinergi antar pimpinan daerah dalam pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi pengelolaan keuangan daerah, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Target inflasi yang ditetapkan pemerintah secara nasional adalah 2,5 ± 1 persen secara tahunan.

Wagub menyampaikan, tingginya inflasi dapat berdampak pada peningkatan garis kemiskinan karena tekanan harga terhadap kebutuhan pokok berpengaruh langsung terhadap daya beli masyarakat. Oleh sebab itu, sinergi pengendalian inflasi dan transformasi digital daerah perlu terus diperkuat.

“Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi dalam menghadapi isu pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi pendapatan daerah,” ujar Dek Fadh.

Sehubungan hal tersebut, TPID Provinsi Aceh menginisiasi program unggulan Sigantang (Stabilisasi Harga melalui Ketahanan Pangan Inklusif) sebagai inovasi dan sinergi pengendalian inflasi lintas sektor.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), laju inflasi di Provinsi Aceh secara tahunan pada April 2025 tercatat sebesar 3,11 persen (yoy), didorong oleh harga komoditas pangan bergejolak (volatile food) seperti cabai merah, bawang merah, beras, daging ayam ras, ikan tongkol, dan telur ayam ras.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Agus Chusaini, juga menekankan pentingnya strategi 4K dalam pengendalian inflasi, yaitu Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.

“Kolaborasi lintas sektor sangat penting untuk memastikan pasokan tetap terjaga, distribusi lancar, dan ekspektasi masyarakat dapat dikelola melalui komunikasi yang efektif, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional, seperti Idul Adha mendatang,” ungkapnya.

Lebih lanjut, digitalisasi dalam pemerintahan memiliki urgensi untuk meningkatkan efisiensi dan mencegah kebocoran, sehingga dapat meningkatkan PAD dengan memperluas kanal pembayaran pajak dan retribusi daerah, serta membentuk ekosistem digital yang inklusif.

Kajian Bank Indonesia menunjukkan bahwa digitalisasi dapat meningkatkan PAD hingga 14 persen, menjaga ketahanan fiskal daerah dalam menghadapi tekanan ekonomi.

Berdasarkan data Sistem Informasi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (SIP2DD), saat ini Aceh menempati posisi ke-7 dari 10 Provinsi di Sumatera pada evaluasi kinerja TP2DD tahun 2024, menunjukkan luasnya ruang peningkatan yang dapat dimanfaatkan secara strategis untuk digitalisasi Aceh.

Dalam kegiatan tersebut, turut hadir pula perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang memaparkan sembilan langkah konkret pengendalian inflasi dan strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), Plt Sekda Provinsi Aceh, M Nasir; serta sejumlah kepala daerah, pimpinan SKPA, dan perwakilan instansi vertikal yang tergabung dalam TPID dan TP2DD se-Aceh.(fu)