Iran Bersiap Tolak Proposal Kesepakatan Nuklir AS

SERAMBINEWS.COM - Iran siap untuk menolak sebuah proposal AS untuk mengakhiri perselisihan nuklir selama puluhan tahun, seorang diplomat Iran mengatakan pada hari Senin, mengecamnya sebagai "non-starter" yang gagal untuk mengatasi kepentingan Teheran dan membiarkan sikap Washington tentang pengayaan uranium tidak berubah.

“Iran sedang menyusun tanggapan negatif terhadap proposal AS, yang dapat ditafsirkan sebagai penolakan terhadap tawaran AS,” menurut diplomat senior, yang dekat dengan tim perunding Iran.

Proposal AS untuk perjanjian nuklir baru telah diajukan Iran pada hari Sabtu oleh Menteri Luar Negeri Oman Sayyid Badr Albusaidi, yang sedang dalam kunjungan singkat ke Teheran dan telah menengahi pembicaraan nuklir antara Iran dan AS.

Namun setelah lima putaran pembicaraan antara Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi dan Presiden Donald Trumputusan Timur Tengah Steve Witkoff untuk menyelesaikan kebuntuan nuklir, masih banyak permasalahan yang belum terselesaikan.

Di antara garis merah yang berbenturan adalah penolakan Iran terhadap permintaan AS agar Republik Islam berkomitmen untuk menghapus pengayaan uranium, yang dipandang sebagai jalur potensial untuk mengembangkan bom nuklir.

Teheran mengatakan ingin menguasai teknologi nuklir untuk tujuan damai dan telah lama membantah tuduhan oleh kekuatan Barat bahwa mereka berusaha mengembangkan senjata nuklir.

"Dalam proposal ini, sikap AS tentang pengayaan di tanah Iran tetap tidak berubah, dan tidak ada penjelasan yang jelas mengenai pencabutan sanksi," kata diplomat itu, yang menolak untuk diidentifikasi karena sensitivitas masalah ini.

Teheran menuntut pencabutan sanksi berbasis minyak agar pembicaraan bisa maju

Teheran menuntut penghapusan segera semua pembatasan yang diberlakukan AS yang merusak ekonomi berbasis minyaknya. Namun bagi AS, penghapusan sanksi terkait nuklir harus dilakukan secara bertahap.

Lusinan lembaga Iran yang penting bagi perekonomian Iran, termasuk bank sentral dan perusahaan minyak nasionalnya, telah dikenai sanksi sejak 2018 karena, menurut Washington, "mendukung terorisme atau proliferasi senjata."

Kebangkitan Trump dari kampanye "tekanan maksimum" terhadap Teheran sejak kembali ke Gedung Putih pada Januari telah mencakup pengetatan sanksi dan ancaman untuk mengebom Iran jika negosiasi saat ini tidak menghasilkan kesepakatan.

Selama masa jabatan pertamanya, Trump pada 2018 membuang pakta nuklir Iran 2015 dengan enam kekuatan dan menerapkan kembali sanksi yang telah melumpuhkan ekonominya. Sebagai imbalannya, Teheran telah dengan cepat melanggar pembatasan pakta pada program nuklirnya.(*)