Ratusan Tenaga Bakti Nakes Lakukan Demo RSUD Tgk Abdullah Syafii Beureunuen

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Ratusan tenaga bakti melakukan demo di RSUD Tgk Abdullah Syafi'i Beureunuen, Pidie, Rabu (4/6/2025). Aksi yang dilancarkan tenaga bakti terdiri dari nakes, cleaning service, satpam dan tenaga adminitrasi, untuk menuntut kenaikan jasa medis yang dibayarkan kepada mereka. 

Aksi unjuk rasa dilakukan tenaga bakti di rumah sakit plat merah itu, diketahui setelah beredar foto dan video di media sosial. Awalnya, tenaga bakti yang didominasi Perempuan melakukan demo dengan berkumpul di lokasi parkir kendaraan, dan selasar RSUD Tgk Abdullah Syafi'i Beureunuen. 

Kemudian, ratusan tenaga bakti menggunakan baju putih berkumpul di musalla rumah sakit pemerintah tersebut. Di musalla itu, ratusan tenaga bakti diterima Manajemen RSUD Tgk Abdullah Syafi'i Beureunuen. Satu per satu tenaga bakti menyampaikan aspirasi seputar jasa medis yang dibayar kepada mereka sangat sedikit pada tahun 2025. 

Salah satu tenaga bakti menyebutkan, tenaga bakti menerima jasa medis dari Rp 290 ribu hingga 1 juta per bulan. Untuk itu, tenaga bakti meminta untuk dinaikkan nilai jasa medis tersebut. 

Direktur RSUD Tgk Abdullah Syafi'i Beureunuen, dr Kamaruzzaman MKes kepada Serambi, Rabu (4/6/2025) mengatakan, aksi dilakukan tenaga bakti bukan demo, melainkan mempertanyakan jasa yang diterima tenaga bakti tahun 2025 dengan 2024 berbeda nilainya. Aksi dilakukan tenaga bakti secara umum tidak terganggu pelayanan, meski repot sedikit karena biasa ramai dengan pasien. Sebab, di bagian pelayanan ada ASN.

Sehingga pihak manajemen RSUD Tgk Abdullah Syafi'i Beureunuen sudah menjelaskan mekanisme pembayaran klaim BPJS Kesehatan setiap bulan jatah RSUD Tgk Abdullah Syafi'i Beureunuen kepada tenaga bakti saat bertemu di musalla.

Menurutnya,  Manajemen RSUD Tgk Abdullah Syafi'i Beureunuen sudah memaparkan kepada nakes sebagai tenaga bakti, bahwa saat ini klaim jasa medis berkurang di rumah sakit pemerintah. Sistem pembagian jasa medis telah tertuang dalam Permenkes dan Perbup Pidie. 

Ia menyebutkan, dalam Permenkes sudah diatur terhadap pembagian jasa medis. Nilai klaim dianjurkan dibagikan berdasarkan Permenkes maksimal 30 persen untuk jasa dan 70 persen untuk operasional rumah sakit. 

Sehingga kebijakan manajemen rumah sakit membagikan klaim, bahwa untuk jasa maksimal 50 persen dan untuk operasional rumah sakit 50 persen. Untuk operasional antara lain membeli obat, membayar tagihan listrik dan keperluan lainnya. 

" Kita tetap mengambil maksimal, yang pembagian 50 persen untuk jasa dan 50 persen untuk operasional rumah sakit. Jadi klaim dari BPJS itu tidak kita tutupi," jelasnya. 

Kata Kamaruzzaman, saat ini kunjungan pasien yang berobat ke RSUD Tgk Abdullah Syafi'i berkurang, sehingga nilai klaim berdasarkan hasil diagnosa dokter spesialis juga  berkurang. Jika kunjungan pasien berkurang, otomatis klaim berkurang. 

Ia menyebutkan, klaim Mei 2025 dari BPJS sekitar Rp 2,9 miliar. Kemudian klaim tersebut dibagi dua, yakni 50 persen untuk jasa dan 50 persen untuk operasional rumah sakit.

" Lalu, jatah jasa sekitar Rp 1,4 lebih miliar lebih dibagi untuk 926 nakes ASN dan tenaga bakti di RSUD Tgk Abdullah Syafi'i Beureunuen. Biasanya tahun 2024 klaim BPJS untuk RSUD Tgk Abdullah Syafi'i di atas Rp 4 miliar. Bahkan, pernah diklaim dari BPJS Rp 5 miliar per bulan," sebutnya.(naz)

Pembayaran Dipending

Di sisi lain, Direktur RSUD Tgk Abdullah Syafi'i Beureunuen, dr Kamaruzzaman MKes kepada Serambi, Rabu (4/6/2025) mengungkapkan, klaim BPJS Januari 2025 terdiri empat item. Adalah layak dibayar klaim Rp 3,8 miliar lebih. 

Juga ditunda pembayarannya karena tidak cukup adminitrasi terhadap hasil diagnosa dokter spesialis. Jika kekurangan adminitrasi, maka RSUD akan menjawab dengan mempertahankan hasil diagnosa tersebut. 

Selain itu, sebutnya, ada klaim yang dipending BPJS klaim Januari sekitar Rp 1,7 miliar lebih. " Klaim dipending itu kapan dibayar BPJS, kita tidak diketahui. Karena, BPJS akan memeriksa lagi adminitrasi secara lengkap. Sesudah dijawab rumah sakit, yang kemudian baru dibayar BPJS yang jadwalnya pembayarannya tidak pasti. Ada pun, klaim BPJS sekitar Rp 1,2 juta tidak dibayar karena BPJS menilai tidak layak lagi Januari," ungkapnya. 

Dikatakan, Manajemen RSUD menjelaskan sistem klaim dari BPJS karena memang klaimnya sedikit, maka ketika dibayar tetap sedikit. Bukti sedikit adanya surat lengkap dari BPJS. 

" Kita perlihatkan surat BPJS kepada tenaga bakti untuk dibaca. Namun, tenaga bakti tetap bersikukuh, bahwa jasa medis harus ditingkatkan, meski rumah sakit tidak memiliki sumber untuk meningkatkan pembayaran jasa," jelasnya. 

Ia menambahkan, manajemen pusing mencari solusi karena klaim sedikit yang diketahui nilai klaim tersebut tidak bisa perbesar. "Tenaga bakti minta tanda tangan sebagai komitmen mau menaikkan jasa. Saya sudah menjelaskan jika mau ditingkatkan jasa, maka harus ditingkakan klaim. Jika klaim dinaikkan, maka pasien harus penuh," pungkasnya. (naz)