Dubes AS Mike Huckabee Tolak Palestina di Tepi Barat: Kenapa Harus di Tanah yang Sama dengan Israel?

SERAMBINEWS.COM - Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel, Mike Huckabee, menuai kontroversi setelah menyarankan agar negara Palestina tidak dibentuk di wilayah Tepi Barat atau Gaza, melainkan di salah satu negara Muslim. 

Dalam wawancara dengan BBC yang dilansir oleh BBC pada Rabu (11/6/2025) waktu setempat, Huckabee menyatakan bahwa negara-negara Muslim memiliki wilayah yang jauh lebih luas dibandingkan Israel, dan seharusnya bisa menjadi lokasi alternatif bagi negara Palestina.

"Negara-negara Muslim memiliki wilayah 644 kali lebih besar daripada Israel. Jadi mungkin ada yang bersedia menampung negara Palestina, kami ingin menjadi tuan rumah," kata Huckabee yang dikutip dari BBC, Rabu (11/6/2025). 

Ia juga mempertanyakan mengapa negara Palestina harus didirikan di wilayah yang saat ini berada di bawah kendali Israel.

Pernyataan ini disampaikan saat upaya internasional kembali digencarkan untuk mendorong solusi dua negara sebagai jalan damai antara Israel dan Palestina. 

Solusi ini telah lama didukung oleh banyak negara, termasuk Amerika Serikat dalam berbagai pemerintahan sebelumnya. 

Baca juga: Biadab! Israel Kembali Bantai Puluhan Warga Gaza di Titik Bantuan di Tengah Kelaparan

Solusi tersebut membayangkan berdirinya negara Palestina yang merdeka di wilayah Tepi Barat dan Gaza, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, hidup berdampingan dengan Israel.

Namun, dalam wawancara terpisah dengan Bloomberg seperti yang dikutip dari BBC, Huckabee menegaskan bahwa pemerintah AS saat ini tidak lagi secara aktif mengejar pembentukan negara Palestina sebagai tujuan kebijakan luar negeri, seperti yang dilansir dari BBC. 

Meskipun demikian, Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS, Tammy Bruce, menyatakan bahwa Huckabee menyampaikan pendapat pribadinya, dan keputusan resmi tetap berada di tangan Presiden AS.

Sementara itu, Prancis dan Arab Saudi dijadwalkan menjadi tuan rumah konferensi internasional di PBB akhir bulan ini. Konferensi tersebut bertujuan untuk menyusun peta jalan menuju pembentukan negara Palestina. 

Namun, Huckabee menyebut acara itu "tidak tepat waktu dan tidak pantas," karena digelar saat perang di Gaza masih berlangsung.

“Ini bukan waktu yang tepat bagi negara-negara Eropa untuk memaksakan solusi, apalagi di tengah perang. Hal seperti ini justru bisa membuat Israel semakin tidak aman,” ujarnya. 

Baca juga: Palestina Sebut Lokasi Penyaluran Bantuan sebagai Jebakan, Banyak Pencari Makan Dibunuh Zionis

“Kenapa negara Palestina harus berada di wilayah yang sama dengan Israel? Itu pertanyaan yang harus dijawab oleh semua pihak yang mendukung solusi dua negara.” Katanya dalam program Newshour di BBC.

Sementara itu Israel menolak solusi dua negara jika dipaksakan dari luar. Pemerintah Israel bersikeras bahwa status akhir harus dicapai melalui negosiasi langsung, bukan ditentukan oleh negara lain atau forum internasional.

Melansir dari BBC, Huckabee sendiri dikenal sebagai pendukung gagasan "Israel Raya", yang menginginkan kontrol penuh Israel atas wilayah Tepi Barat. 

Ia sering menggunakan istilah "Yudea dan Samaria", istilah biblikal yang biasa dipakai kelompok ultranasionalis di Israel.

Beberapa tokoh di kalangan sayap kanan Israel bahkan menyerukan agar warga Palestina dipindahkan ke negara-negara Arab atau Muslim, dan menyatakan bahwa negara Palestina bisa didirikan di luar wilayah yang saat ini menjadi sengketa. 

Usulan ini dikecam oleh organisasi HAM dan sejumlah negara Eropa sebagai pelanggaran berat terhadap hukum internasional.

Baca juga: Pemimpin Oposisi Israel: Klaim Kemenangan Mutlak Netanyahu sebagai Kebohongan

Dalam wawancara yang sama, Huckabee juga mengecam keras keputusan negara-negara Barat seperti Inggris, Kanada, Norwegia, Australia, dan Selandia Baru yang menjatuhkan sanksi terhadap dua menteri ekstrem kanan Israel, Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich. 

Kedua pejabat itu dianggap telah menghasut kekerasan terhadap komunitas Palestina di Tepi Barat.

Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, menyebut bahwa para pejabat Israel tersebut terlibat dalam ekstremisme dan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia warga Palestina. Mereka kini dilarang memasuki Inggris dan aset mereka dibekukan.

Huckabee menyebut sanksi tersebut sebagai “keputusan yang mengejutkan”. Ia mengatakan bahwa para pejabat itu adalah tokoh terpilih dan seharusnya dihormati oleh negara-negara yang mengaku menjunjung kedaulatan.

Perang di Gaza masih terus berlangsung sejak serangan mendadak Hamas ke wilayah Israel pada Oktober 2023 yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera sekitar 251 lainnya. 

Hingga saat ini, 56 orang masih ditahan Hamas, dan diperkirakan sedikitnya 20 di antaranya masih hidup.

Sementara itu, menurut Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas, lebih dari 54.927 warga Palestina telah tewas sejak perang dimulai. 

PBB memperkirakan lebih dari seperempat korban tersebut adalah anak-anak, menandai besarnya dampak kemanusiaan dari konflik yang masih berlanjut.

(Serambinews.com/Gina Zahrina)