Pengamat Komunikasi Politik Unimal Puji Gaya Komunikasi Mualem Soal 4 Pulau Aceh Lepas ke Sumut

Gubernur Aceh, Mualem sekilas enggan berkomentar, namun dalam senyap berkomunikasi dengan sejumlah elite di Jakarta.

Laporan Jafaruddin I Lhokseumawe

SERAMBINEWS.COM, LHOKSEUMAWE - Pengamat Komunikasi Politik, Universitas Malikussaleh (Unimal) Aceh Utara, Masriadi Sambo, memuji gaya komunikasi politik Gubernur Aceh, Muzakir Manaf akrab disapa Mualem dalam persoalan 4 pulau milik Aceh lepas ke Sumatera Utara.

Gubernur Aceh, Mualem sekilas enggan berkomentar, namun dalam senyap berkomunikasi dengan sejumlah elite di Jakarta.

"Hari ini masyarakat baru mengetahui sikap tegas Mualem. Bahwa empat pulau itu soal sejarah dan soal harga diri," kata Masriadi, Jumat (13/6/2026).

Dia mengapresiasi sikap Mualem, bahwa polemik di media massa tidak akan menyelesaikan akar masalah.

"Mualem sadar betul, bahwa Jakarta adalah kunci. Karena itu, tidak mau berpolemik di media massa yang bisa memicu amarah publik atau tambahan masalah baru.

Ini pola komunikasi pemimpin yang umum berlatar militer," terangnya.

Baca juga: Bahas Polemik 4 Pulau, Rapat Forbes DPD-DPR RI dengan Mualem Digelar Tertutup, Rapat Molor 110 Menit

Dia menyebutkan, dalam MoU Helsinki jelas disebutkan batas wilayah Aceh mengacu pada tahun 1965, saat Undang-undang pendirian Provinsi DI Aceh disahkan oleh Presiden Soekarno.

"Sisi lain, Mualem memanggil seluruh anggota DPR RI dan DPD RI asal Aceh. Ini gaya elegan komunikasi politik," terangnya.

Sisi lain, aktivis, organisasi masyarakat, dan kepemudaan di Aceh dan Jakarta juga melakukan tekanan ke pemerintah pusat.

"Mualem pasti punya akses ke Presiden. Tentu ini dibicarakan, jadi, akan selesai dengan duduk bersama serta dikeluarkannya perubahan keputusan Mendagri tentang status pulau itu," sebutnya.

Bagi awam, sambung Masriadi, tidak lazim gubernur tidak banyak bicara di media massa. Namun, sesungguhnya solusilah yang menjadi titik tembak Mualem.

"Apalagi Mualem paham betul, batas wilayah Aceh itu dasarnya undang-undang, tak mungkin bisa dikalahlan selevel keputusan Mendagri," sebutnya.

Baca juga: VIDEO Jusuf Kalla Turun Gunung Tanggapi Sengketa 4 Pulau di Aceh

Untuk itu, dia mendorong Mendagri RI Tito Karnavian segera merevisi keputusan yang keliru itu.

"Solusinya revisi keputusan Menteri, akui ada kekeliruan, dan Aceh akan tentram. Ingat, bagi Aceh, empat pulau itu bukan soal teritorial, tapi soal harga diri Aceh," pungkasnya. (*)